TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara (Kaltara) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul cuaca panas yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltara Rony Haryanto mengatakan sejumlah titik panas atau hotspot terpantau di beberapa wilayah di Kalimantan Utara.
Saat ini, BPBD Kaltara masih melakukan pendataan sekaligus merekap luasan lahan yang terbakar di sejumlah lokasi.
"Ini masih kami rekap. Pada satu titik itu antara 2 hektare sampai 4 hektare, ada juga yang sekitar 5 hektare," ujar Rony, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan pemantauan sementara, sejumlah wilayah menjadi perhatian BPBD Kaltara karena terdapat titik panas yang terpantau.
Wilayah tersebut di antaranya:
- Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan
- Sebatik, Kabupaten Nunukan
- Sembakung, Kabupaten Nunukan
- Malinau Selatan, Kabupaten Malinau
- Sungai Tubu, Kabupaten Malinau
- Bahau Ulu, Kabupaten Malinau
- Pujungan, Kabupaten Malinau
- Kayan Ulu, Kabupaten Malinau
- Sungai Boh, Kabupaten Malinau
- Kayan Hilir, Kabupaten Malinau
Baca juga: BMKG Deteksi Potensi Karhutla, BPBD Sebut Malinau Masih Bebas Titik Api
"Di beberapa daerah ada spot-spot titik panas. Ini yang terus kami pantau," katanya.
Rony menjelaskan, jumlah titik panas yang terpantau melalui aplikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini karena sistem satelit tidak selalu dapat mendeteksi titik api secara langsung.
Menurutnya, terdapat jeda waktu dalam proses pembacaan data oleh satelit sehingga kondisi di lapangan belum tentu langsung muncul sebagai hotspot pada aplikasi.
"Kadang-kadang tidak terbaca juga. Biasanya empat sampai enam jam, karena satelit yang melihat. Jadi ada titik-titik hotspot yang memang harus kami tinjau," jelasnya.
Ia mencontohkan kejadian kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Tanjung Agung. Meski lokasi tersebut belum terdeteksi sebagai hotspot melalui aplikasi, kondisi di lapangan menunjukkan adanya lahan yang terbakar.
Karena itu, BPBD Kaltara tidak hanya mengandalkan data satelit, tetapi juga melakukan verifikasi melalui koordinasi dengan tim gabungan di lapangan.
Koordinasi dilakukan bersama BPBD kabupaten/kota, TNI-Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Manggala Agni, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta sejumlah instansi terkait lainnya.
"Kami selalu bersinergi dan saling menginformasikan titik-titik hotspot. Kami koordinasi dengan TNI-Polri, Dinas Kehutanan dalam hal ini KPH, Manggala Agni, kemudian Dinas Pekerjaan Umum," pungkasnya.
(*)
Penulis : Desi Kartika Ayu