TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Medan siap memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Sumatera Utara dan Koordinator Wilayah (Korwil) Medan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk memastikan keamanan pangan dan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Rico mengatakan, Pemko Medan siap memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program tersebut.

“Pemerintah Kota Medan siap berkoordinasi terkait apa pun kebutuhan untuk mendukung program MBG ini. Ini merupakan program yang baik untuk masyarakat,” ujar Rico Waas saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemda sebagaimana Perpres Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026) 

Menurut Rico, peningkatan kualitas MBG tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kepada penerima manfaat, tetapi juga harus mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

Ia berharap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya, mulai dari pelaku UMKM, pedagang, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Untuk memastikan MBG berjalan tepat sasaran, Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan turut melakukan pengawasan. Rico juga mendorong pemerintah daerah bersama BGN duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.

“Semakin ada rasa keterbukaan, tentu sangat positif untuk perjalanan MBG ke depan,” katanya.

Rico mengatakan, Pemko Medan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga melakukan pemantauan ketersediaan bahan pangan setiap hari. Hingga saat ini, kata dia, stok bahan pangan di Kota Medan masih dalam kondisi aman.

Namun, apabila kebutuhan bahan pangan meningkat seiring dengan perluasan pelaksanaan MBG, pemerintah akan mendorong peningkatan produksi sejumlah komoditas, seperti telur, tahu, tempe, dan bahan pangan lainnya.

“Kita tidak bisa berpatokan dengan apa yang sudah ada sekarang. Kalau kebutuhan meningkat, produksinya juga harus kita tingkatkan. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan MBG, tetapi juga kebutuhan seluruh masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.

BGN Ungkap 500 Dapur SPPG Tak Layak

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan keberhasilan MBG harus dilihat dari hasil hingga dampaknya bagi penerima manfaat.

Menurutnya, makanan bergizi yang tersaji dengan baik dan dikonsumsi penerima manfaat merupakan bagian dari output program. Namun, kualitas tersebut sangat bergantung pada input dan proses pelaksanaannya.

“Output akan baik manakala input-nya bagus dan prosesnya juga baik,” ujar Sudaryono.

Ia mengingatkan makanan merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga membutuhkan penanganan khusus sejak bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi.

Karena itu, standar keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sudaryono juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN dan pemerintah daerah. Ia meminta tidak ada eksklusivitas dalam pelaksanaan MBG dan seluruh jajaran BGN di daerah harus terbuka terhadap masukan maupun keluhan masyarakat.

“Kami dari tingkat pusat sampai daerah siap berkolaborasi, bekerja sama dan menerima masukan, komplain, apa pun itu,” katanya.

Sudaryono mengungkapkan, sekitar 500 dapur SPPG dinyatakan tidak layak berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan sanitasi.

Dapur yang tidak memenuhi standar tersebut akan dihentikan operasionalnya. Langkah itu dilakukan untuk memastikan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas.

Ia juga meminta kepala daerah, dinas terkait, sekolah, orang tua, hingga masyarakat aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG.

Menurut Sudaryono, masyarakat berhak mempertanyakan makanan yang diterima apabila tidak sesuai standar, tidak memiliki label, atau dinilai tidak layak dikonsumsi.

“Ini bantuan pemerintah kepada penerima manfaat yang berasal dari anggaran negara. Jadi warga berhak bertanya dan melakukan pengawasan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah memastikan dukungan anggaran untuk program pemerintah digunakan sesuai peruntukannya.

Tito mengaku masih menemukan kepala daerah yang belum mengetahui informasi mengenai tambahan dukungan anggaran tersebut.

Ia menjelaskan, daerah dengan kapasitas fiskal rendah mendapat dukungan tambahan melalui top up Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran tersebut terutama diarahkan untuk memenuhi belanja pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Saya minta Dirjen Keuangan Daerah untuk memonitor agar daerah-daerah betul-betul menggunakan uang ini untuk membayar belanja pegawai, terutama PPPK,” ujar Tito.

Setelah kebutuhan belanja pegawai terpenuhi, kata Tito, sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti perbaikan sarana pendidikan, jalan, jembatan, hingga penanganan bencana.

Tito pun meminta kepala daerah segera mengecek kondisi anggaran di daerah masing-masing dan berkoordinasi dengan sekretaris daerah untuk merencanakan penggunaannya.

Daerah yang masih mengalami kendala fiskal juga diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)