SURYA.CO.ID – Ini lah penjelasan mengenai masyarakat desil 9 dan 10 yang akan terkena pembatasan pembelian pertalite
Rencana pembatasan pembelian pertalite untuk masyarakat desil 9 dan 10 diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa seusai bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan, tengah mengkaji pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang desil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan, pembatasan tersebut nantinya dapat menyasar masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10.
Baca juga: Efek Harga Pertamax Melonjak, Pertamina Catat Peralihan ke Pertalite Capai 10 Persen
Namun, kebijakan itu belum diterapkan dalam waktu dekat karena pemerintah masih menyiapkan dan menguji sistem pembatasannya.
Menurut Purbaya, pemerintah masih mempelajari sistem yang akan digunakan untuk memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Ia menyebut sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) saat ini sudah cukup baik dan dinilai siap untuk mendukung kebijakan tersebut.
"Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," katanya.
Namun, Purbaya belum dapat memastikan kapan pembatasan tersebut mulai diterapkan.
Saat ditanya apakah akan dimulai pada Januari 2027, ia menegaskan pemerintah masih dalam tahap persiapan.
"Belum, belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi," ujar Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan pembahasan dengan Purbaya juga membahas pola penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran.
Menurut Bahlil, masih terdapat kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang menikmati subsidi BBM.
"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite," kata Bahlil.
Ia mencontohkan masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat menikmati subsidi Pertalite.
Karena itu, pemerintah tengah menyusun sistem agar anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang berhak.
"Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujarnya.
Bahlil menegaskan, pemerintah belum menghitung besaran penghematan yang dapat diperoleh dari kebijakan tersebut karena masih dalam tahap simulasi.
Ia menjelaskan, pembatasan subsidi nantinya lebih berkaitan dengan jenis kendaraan dan kemampuan ekonomi pemiliknya.
Bahlil menilai kendaraan mewah tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.
"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan Pak Menteri tadi," ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, selama ini penyaluran Pertalite masih belum sepenuhnya tepat sasaran karena masyarakat dari kelompok ekonomi atas masih ikut menikmati subsidi.
“Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Baca juga: 30 Kg Beras Dibagikan Mulai 17 Agustus, Siapa yang Berhak Menerimanya?
Dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), desil digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Pembagian tersebut terdiri dari 10 kelompok.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada di tingkat paling tinggi.
Dengan demikian, desil 9 dan 10 mencakup sekitar 20 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Sementara itu, desil 1 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Pengelompokan ini tidak ditentukan hanya berdasarkan besaran pendapatan.
Pemerintah menggunakan sejumlah indikator untuk menentukan posisi sebuah keluarga dalam DTSEN.
Beberapa di antaranya mencakup kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan usaha, kondisi demografi, hingga aspek kesehatan.
Artinya, tidak ada angka pendapatan tertentu yang secara otomatis membuat sebuah keluarga masuk desil tertentu.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa desil merupakan sistem pemeringkatan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonominya.
Sebagai gambaran, jika terdapat 270 keluarga, seluruhnya akan dikelompokkan menjadi 10 bagian.
Masing-masing kelompok berisi sekitar 27 keluarga yang diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
Kelompok paling bawah masuk desil 1, sedangkan kelompok dengan kondisi sosial ekonomi paling tinggi berada di desil 10.
Karena itu, desil menggambarkan posisi relatif sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam keseluruhan populasi.
