TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap Presiden Prabowo Subianto meminta TNI dan Polri mengusut tuntas persoalan tambang ilegal yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Menurut Habiburokhman, Presiden juga meminta agar aparat penegak hukum tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi turut mengusut apabila terdapat oknum dari institusi TNI maupun Polri yang terlibat.
Baca juga: Prabowo: Tidak Mungkin 1.000 Tambang Ilegal Beroperasi Tanpa Diketahui Aparat
Hal itu disampaikan Habiburokhman seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Iya tadi Panglima TNI dan Pak Kapolri ya, dua institusi tersebut diminta untuk mengusut tuntas, termasuk terhadap oknum-oknum dari dua institusi tersebut yang mungkin saja ada dalam masalah-masalah tambang ilegal di timah, di apa namanya, Babel (Bangka Belitung) tersebut," kata Habiburokhman.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Prabowo menyinggung persoalan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal dalam pidato kenegaraannya.
Habiburokhman mengatakan, persoalan tambang ilegal masih menjadi salah satu perhatian pemerintah, termasuk aktivitas pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung.
Dia menilai keterlibatan aparat, apabila memang ditemukan, juga harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum.
Dalam konteks tersebut, Presiden meminta Panglima TNI dan Kapolri memastikan persoalan tersebut diusut secara tuntas.
Ketika ditanya apakah kembali disinggungnya persoalan tambang ilegal menunjukkan masalah tersebut belum selesai, Habiburokhman menilai terdapat perkembangan dalam penanganannya.
"Justru tadi disampaikan kemajuan-kemajuan tersebut ya, soal konteks program-program strategis, pemberantasan korupsi, semua sudah disampaikan," ujarnya.
Legislator Gerindra itu juga menyoroti capaian aparat penegak hukum dalam melakukan pemulihan aset atau asset recovery.
"Tadi Anda lihat sendiri begitu banyak asset recovery yang sudah dilaksanakan oleh para penegak hukum. Justru tadi update-nya ya," kata dia.
Baca juga: Prabowo: Tak Mungkin 1000 Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung Berjalan Tanpa Pejabat Polisi-TNI
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menyentil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam praktik ribuan tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Teguran tersebut dilontarkan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mempertanyakan fungsi pengawasan para pejabat TNI dan kepolisian. Ia menilai sangat tidak masuk akal jika ribuan tambang ilegal tersebut bisa beroperasi masif tanpa sepengetahuan petinggi aparat penegak hukum di wilayah terkait.
"Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, usut," tegas Prabowo di hadapan majelis.
Prabowo turut menyoroti amanah yang diberikan oleh negara kepada para petinggi aparat. Ia menuntut ketegasan dari pucuk pimpinan penegak hukum untuk segera menindak pihak-pihak yang melindungi kejahatan lingkungan tersebut.
"Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan, mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini," kritiknya.
Eks Menteri Pertahanan RI itu menegaskan seorang komandan sejati tidak boleh ragu menindak bawahannya yang terbukti melanggar hukum. Sekalipun bawahan tersebut berprestasi atau memiliki kedekatan emosional, hukum harus tetap ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan," ucapnya.
Lebih lanjut, Prabowo memastikan bahwa langkah pemberantasan ini murni didasari sumpah jabatan dan kepentingan masyarakat luas. Ia kembali menginstruksikan pengusutan tuntas hingga ke akar-akarnya.
"Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin 1000 tambangberjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tambahnya.
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya telah mengeksekusi penutupan 1.000 tambang timah ilegal di wilayah Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Selain TNI dan Polri, Prabowo menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menindak oknum nakal di Bea Cukai serta memerintahkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk segera memberantas maraknya praktik penyelundupan.
