Isu difabel kerap muncul secara musiman, terutama ketika berkaitan dengan kasus kriminal, ajang olahraga, atau momentum tertentu.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Lanskap Isu Difabel dalam Media Arus Utama dalam rangkaian Festival Udin 2026 hari kedua di Concert Hall ISI Yogyakarta, Jumat (14/8/2026).
Namun, keberadaan pedoman tersebut belum otomatis membuat seluruh media menerapkannya dalam kerja jurnalistik sehari-hari.
Rimba menilai salah satu persoalannya adalah cara media melihat isu difabel dari sisi ekonomi.
Menurut Rimba, kondisi tersebut membuat isu disabilitas cenderung terpinggirkan dalam media arus utama. Bahkan, algoritma mesin pencari turut menjadi tantangan karena media berlomba mengejar isu yang sedang ramai diperbincangkan.
Baca juga: Adik Udin Berharap Sang Wartawan Jadi Pahlawan Nasional
Perwakilan COMBINE Resource Institution, Aris Harianto, melihat persoalan inklusivitas tidak hanya berada pada konten media. Akses terhadap informasi juga menjadi masalah yang lebih luas dan bersifat sistemik.
Aris menyinggung komitmen Indonesia terhadap pembangunan yang inklusif, termasuk melalui ratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Namun, menurutnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen tersebut dengan praktik.
“Indonesia juga udah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-Hak Disabilitas, terus kemudian ada Undang-Undangnya 2016 juga. Tapi sayangnya, kalau dilihat semakin ke sini itu kalau kawan-kawan baca anggarannya Komnas Disabilitas itu kan tahun ini cuma berapa? 3 miliar? Setahun 3 miliar ngurusi se-Indonesia, itu kan enggak masuk akal,” kata Aris.
Ia kemudian menyoroti aksesibilitas laman milik badan publik. Berdasarkan penelitian sejumlah peneliti, kualitas aksesibilitas situs pemerintah Indonesia masih tertinggal.
“Di tahun 2021, Indonesia website pemerintah Indonesia itu, website badan publik di pemerintah Indonesia, itu menempati peringkat ke-66 dari 120 negara. Yang dihitung, yang diukur adalah standar aksesibilitasnya. Jadi, mereka pakai standar apa namanya WCAG, Web Content Accessibility Guidelines,” ujarnya.
“Dari 120 negara kita peringkat ke-66. Artinya apa? Website pemerintah juga sebenarnya enggak-enggak didesain untuk menjangkau kelompok difabel,” lanjutnya.
Masalah serupa, kata Aris, juga ditemukan pada laman perguruan tinggi. Ia menyebut penelitian pada 2020 terhadap 20 website universitas negeri di Indonesia menunjukkan sebagian besar belum aksesibel bagi kelompok difabel.
“Nah, ini kan sistemik ya. Jadi layer persoalannya itu ada di mana-mana sebenarnya. Ada di level pemerintah, terus kemudian di level pendidikan juga,” katanya.
Karena itu, Aris menilai persoalan inklusivitas membutuhkan langkah yang lebih serius dan tidak cukup hanya mengandalkan perubahan kecil.
“Nah, saya kira ini perlu langkah yang sedikit keras, luar biasa harusnya. Karena kalau langkahnya cuma biasa-biasa aja, ya kita enggak akan ke mana-mana, gitu,” ujarnya.
“Kalau di ini kan padahal dari sisi apa ya, informasi untuk menyampaikan kepada publik itu banyak hal yang bisa digali tentang difabel gitu. Misalkan dari akses pendidikan, akses kesehatan, layanan publik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka gitu,” kata Sri.
“Nah, kita menggambarkan mereka menjadi subjek seperti halnya masyarakat pada umumnya. Bagaimana kita bisa mengangkat mereka, menceritakan mereka dalam sebuah media, apa yang mereka butuhkan agar diketahui oleh publik dan masyarakat umum,” ujarnya.
“Bukan hanya seperti yang selama ini maaf ya, banyak sekali menginformasikan masih charity gitu, berharap bantuan, belas kasihan. Mindset yang seperti itu seharusnya bukan lagi hal yang dipublikasi, diangkat gitu,” katanya.
“Karena di sisi lain itu menjadi stereotip tersendiri, menjadi diskriminasi tersendiri,” imbuhnya.
Menurut Sri, masih banyak potensi dan pengalaman positif dari kelompok difabel yang belum mendapatkan ruang cukup di media.
“Untuk difabel sendiri banyak hal positif yang bisa dilakukan bahkan bisa setara dengan teman-teman nondifabel, hanya untuk hal-hal yang seperti itu belum banyak diungkapkan,” ujarnya.
