TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menilai penguatan jaminan kesehatan nasional yang disampaikan Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 harus diterjemahkan daerah bukan hanya dalam bentuk perluasan kepesertaan JKN, tetapi juga melalui pemerataan dokter, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, dan penguatan rumah sakit rujukan.

Pada pidaton Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menyampaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi sekitar 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu ditanggung negara.

Menurut Ivan, kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen negara menjaga kesehatan sebagai perlindungan sosial dasar. Ia mengingatkan kepesertaan JKN belum otomatis berarti masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas.

“JKN sangat penting, tetapi JKN tanpa dokter tidak cukup. Masyarakat bisa mempunyai kartu BPJS,kalau dokter tidak ada, spesialis tidak tersedia, alat kesehatan tidak memadai atau rumah sakit terlalu jauh, maka perlindungan itu belum sepenuhnya dirasakan,"kata Ivan. 

Ivan juga menyoroti langkah pemerintah dalam memperbesar kapasitas produksi SDM kesehatan.

Selama sekitar 21 bulan terakhir pemerintah telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, mengembangkan 170 program studi spesialis dan subspesialis, serta terdapat 11 provinsi yang untuk pertama kalinya memiliki program studi spesialis.

Menurut Ivan, langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekurangan dokter sudah dipandang sebagai persoalan struktural.

“Kebutuhan dokter memang besar, solusinya tidak cukup hanya memindahkan dokter dari satu daerah ke daerah lain. Kapasitas pendidikannya juga harus diperbesar. Ini yang sekarang mulai dilakukan pemerintah pusat,” katanya.

Ia menilai kebijakan tersebut harus dibaca Jambi sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah pusat dalam mencetak SDM kesehatan.

Tayangan pidato juga memperlihatkan kebutuhan tambahan tenaga medis secara nasional sekitar 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis.

Ivan mengatakan angka tersebut menggambarkan tantangan besar Indonesia dalam memenuhi dan mendistribusikan tenaga medis.

“Persoalannya bukan hanya jumlah, tetapi distribusi. Dokter mungkin ada di pusat kota, tetapi bagaimana di kabupaten yang jauh, puskesmas terpencil, atau rumah sakit yang membutuhkan spesialis tertentu? Ini yang harus kita petakan secara detail,” katanya. 

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jambi menyusun Jambi Health Workforce Mapping yang mencakup seluruh 11 kabupaten/kota.

Pemetaan tersebut harus menunjukkan kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga kesehatan puskesmas hingga kekurangan tenaga per fasilitas pelayanan.

“DPRD harus mendapatkan peta yang jelas, kuranya dokter dimana, spesialis apa yang kurang," katanya. 

Ivan juga menilai ukuran Universal Health Coverage atau UHC perlu diperjelas. Menurutnya, daerah jangan hanya menampilkan persentase penduduk yang terdaftar dalam JKN.

“Kami lihat adalah berapa yang aktif dan benar-benar bisa menggunakan layanan. Jangan merasa sudah selesai hanya karena angka kepesertaan tinggi,” katanya.

Ia mendorong agar dalam KUA–PPAS dan APBD 2027, indikator kesehatan memasukkan active UHC rate, bukan hanya coverage administratif.

Selain itu, waktu tempuh masyarakat menuju fasilitas kesehatan juga harus mulai dihitung sebagai indikator akses.

“Warga di kota mungkin hanya perlu 10 atau 20 menit ke rumah sakit. Tetapi bagaimana masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kabupaten, keadilan pelayanan kesehatan juga harus dilihat dari waktu dan biaya untuk mencapai fasilitas pelayanan,” ujarnya.

Ivan menekankan bahwa rumah sakit tidak boleh menjadi satu-satunya pusat perhatian anggaran kesehatan. Puskesmas harus diperkuat sebagai first line of service.

Menurutnya, yang harus diperiksa adalah berapa puskesmas yang benar-benar memenuhi standar tenaga kesehatan, mempunyai dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, laboratorium, gizi, kesehatan lingkungan dan tenaga pendukung lainnya.

“Kalau pelayanan primer kuat, banyak penyakit bisa ditangani lebih awal. Rujukan ke rumah sakit berkurang, beban rumah sakit turun dan biaya pelayanan kesehatan juga lebih efisien,” jelasnya.

Ivan meminta agar Dinas Kesehatan tidak hanya melaporkan jumlah puskesmas, tetapi juga tingkat kelengkapan SDM dan kemampuan pelayanan setiap puskesmas.

Dalam konteks Jambi, Ivan melihat RSUD Raden Mattaher mempunyai posisi strategis.

Menurutnya, rumah sakit milik Pemprov tersebut tidak cukup hanya berfungsi sebagai rumah sakit pelayanan dan rujukan.

“Raden Mattaher harus kita arahkan menjadi teaching hospital, referral hub sekaligus pusat pembinaan SDM kesehatan Jambi,” katanya.

Ia mendorong penguatan kerja sama antara RSUD Raden Mattaher dengan fakultas kedokteran dan institusi pendidikan kesehatan untuk membuka lebih banyak jalur pendidikan dan pengembangan dokter spesialis.

Konsepnya adalah membangun satu rantai SDM kesehatan, mahasiswa kedokteran- dokter – pendidikan spesialis – rumah sakit pendidikan – penempatan ke kabupaten/kota.

“Kalau Jambi mampu membangun ekosistem seperti ini, kita tidak selamanya bergantung mencari dokter spesialis dari luar,” kata Ivan.

Konsep Distribusi Dokter Spesialis

Ivan juga mengusulkan konsep Program Distribusi Dokter Spesialis Jambi untuk periode 2027–2030.

Program tersebut dimulai dengan memetakan kebutuhan spesialis pada setiap rumah sakit daerah.

Setelah itu, pemerintah dapat memberikan beasiswa pendidikan spesialis dengan ikatan pelayanan sesuai kebutuhan daerah.

“Misalnya rumah sakit tertentu kekurangan dokter anestesi, anak, penyakit dalam, kandungan atau spesialis lain. Maka beasiswa kita harus berdasarkan kebutuhan itu, bukan sekadar siapa yang mengajukan,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut lebih tepat karena anggaran beasiswa berubah menjadi investasi SDM dengan outcome yang dapat diukur.

Ivan mengingatkan bahwa mencetak dan menempatkan dokter belum menyelesaikan persoalan apabila tenaga medis tidak bertahan di daerah.

Paket tersebut tidak hanya berupa insentif, tetapi juga menyangkut tempat tinggal, fasilitas kerja, kesempatan pendidikan lanjutan, jenjang karier hingga ketersediaan alat medis yang memadai.

“Dokter spesialis tidak akan optimal kalau alatnya tidak ada. Jadi dokter, fasilitas dan alat kesehatan harus direncanakan sebagai satu paket,” jelasnya.

Telemedicine juga dinilai dapat menjadi salah satu solusi memperluas akses spesialis, terutama untuk wilayah yang jauh dari pusat rujukan.

Ivan mengatakan pembahasan KUA–PPAS dan APBD 2027 harus memperkuat pendekatan outcome-based budgeting pada sektor kesehatan.

Beberapa indikator yang menurutnya perlu disampaikan pemerintah daerah antara lain:

UHC aktif, doctor vacancy rate, specialist coverage, kelengkapan tenaga kesehatan puskesmas, jumlah rujukan keluar daerah, waktu akses pelayanan dan tingkat retensi dokter.

“Pertanyaan DPRD bukan lagi hanya berapa pagu Dinas Kesehatan atau rumah sakit. Kita ingin tahu dengan anggaran tersebut berapa gap pelayanan yang berhasil ditutup,” tegas Ivan.

Ia memberikan contoh, apabila sebelumnya suatu rumah sakit kekurangan lima spesialis, maka harus jelas berapa yang dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Demikian pula apabila terdapat puskesmas belum memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, target penyelesaiannya harus terukur.

Ivan melihat kebijakan kesehatan nasional memiliki hubungan erat dengan agenda pembangunan ekonomi.

Masyarakat yang sehat akan memiliki produktivitas lebih tinggi, tingkat ketidakhadiran kerja lebih rendah serta pengeluaran rumah tangga akibat penyakit yang lebih terkendali.

“Jadi belanja kesehatan jangan hanya dilihat sebagai belanja sosial. Kesehatan adalah investasi human capital dan produktivitas ekonomi. Kalau masyarakat sehat, kualitas tenaga kerja meningkat dan ekonomi daerah juga lebih kuat,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi bagian dari paradigma baru APBD Jambi 2027.

Ivan mengusulkan Pemerintah Provinsi Jambi mulai menyusun kerangka Jambi Health System 2030 dengan enam pilar utama: perlindungan kesehatan universal, layanan primer yang kuat, pemenuhan dokter dan spesialis, sistem rujukan yang efektif, pengembangan SDM kesehatan serta digitalisasi pelayanan.

“Kami membutuhkan roadmap. Jangan setiap tahun hanya menyelesaikan persoalan yang muncul. Kita harus tahu tahun 2030 kondisi layanan kesehatan Jambi ingin seperti apa,” katanya.

Ivan menegaskan bahwa arah akhirnya adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas tanpa harus bergantung pada pelayanan di luar Provinsi Jambi.

“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa besar anggaran yang habis. Ukurannya adalah semakin sedikit masyarakat kesulitan mendapatkan dokter, semakin lengkap puskesmas, semakin kuat rumah sakit kabupaten, semakin sedikit pasien harus dirujuk keluar, dan semakin baik kualitas pelayanan," katanya. 

Ia menegaskan satu prinsip yang menurutnya harus menjadi pegangan dalam pembahasan anggaran kesehatan Jambi 2027:

“JKN tanpa dokter tidak cukup. Dokter tanpa alat tidak cukup. Dan anggaran kesehatan tanpa pemetaan kebutuhan tidak cukup. APBD harus digunakan untuk menutup gap pelayanan kesehatan masyarakat Jambi.”katanya. (Tribun Jambi/Sopianto) 

Baca juga: Daftar 4 Golongan Masyarakat yang Berhak Beli Gas Elpiji 3 Kg

Baca juga: Satu Oknum Polisi di Jambi Terjaring Operasi Antik 2026, Kini Direhabilitasi