TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memastikan dukungannya terhadap PSS Sleman, termasuk rencana pembangunan training ground yang disiapkan di wilayah Bimomartani, Ngemplak, Sleman.
Persoalan tata ruang menjadi salah satu hal yang sebelumnya menghambat pemanfaatan lahan tersebut.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengatakan Pemkab Sleman terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan PSS Sleman, baik dari sisi fasilitas stadion maupun hal-hal nonteknis yang berkaitan dengan keberlangsungan klub.
Untuk Stadion Maguwoharjo, Harda menyebut bakal ada penambahan fasilitas.
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga telah melakukan kunjungan untuk melihat kebutuhan kelengkapan stadion.
Meski begitu, Harda tak merinci penambahan fasilitas apa saja di stadion tersebut.
“Ini dukungan kan pasti. Ini untuk stadion, ada tambahan-tambahan baru, akan ditambah fasilitasnya oleh kementerian. Dan bahkan sudah kunjungan ke sini untuk kelengkapan stadion ini,” kata Harda di Stadion Maguwoharjo.
Dukungan juga diberikan untuk menjaga hubungan antara klub dan suporter.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemilik klub dan penggemar menjadi bagian penting dalam membangun suasana yang kondusif bagi tim.
“Untuk membantu mewujudkan itu, misalnya kalau hal seperti kemarin, hubungan antara pemilik, owner dengan para penggemar dan sebagainya, tentu akan saya jaga betul. Sehingga komunikasi antara fans dengan klub bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Harda menilai hubungan harmonis tersebut penting karena turut berpengaruh terhadap atmosfer tim.
Pemain membutuhkan dukungan suporter, sementara suporter juga perlu merasa dihargai oleh klub.
“Hal ini amat sangat diperlukan. Agar apa? Pemain juga semangat bermain, kemudian fans juga dihormati. Sehingga dukungannya tentu tidak akan kendor,” katanya.
Baca juga: Derby DIY PSS Sleman vs PSIM Yogyakarta, Bupati Sleman Ajak Suporter Kedepankan Persaudaraan
Sementara untuk rencana training ground PSS Sleman di Bimomartani, Harda memastikan persoalannya bukan terkait status lahan sebagai Sultan Ground maupun Kas Desa.
Kendala yang sebelumnya muncul berkaitan dengan tata ruang karena lahan tersebut masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Harda menjelaskan, terdapat peluang perubahan pemanfaatan lahan setelah pemerintah pusat memberikan kelonggaran terkait pengurangan LP2B sebesar 11 persen.
“Itu permasalahan kemarin kan tata ruang. Bukan masalah Sultan Ground, Kas Desa. Itu kan kalau kita sewa, dari PSS sewa. Kemudian permasalahannya masalah tata ruang,” jelasnya.
Menurut Harda, lahan tersebut kini sudah masuk dalam skema yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai training ground.
Pemkab Sleman juga telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Meski demikian, proses tersebut masih membutuhkan persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Dan InsyaAllah tinggal persetujuan dari Kementerian ATR, karena semua syarat sudah dipenuhi,” ujar Harda.
Dengan demikian, Pemkab Sleman berharap persoalan administratif dan tata ruang yang sebelumnya menjadi hambatan training ground PSS Sleman dapat segera dituntaskan.
Keberadaan fasilitas latihan sendiri dinilai penting untuk menunjang persiapan klub menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. (*)
