TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI menegaskan enam capaian utama pemerintahan selama 21 bulan terakhir.

Menurut Sugiat, paparan Prabowo di hadapan lembaga-lembaga negara tersebut menggambarkan sejumlah kebijakan strategis yang menjadi fondasi pembangunan nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kemandirian pangan, pembenahan BUMN, hilirisasi, penguatan ekonomi rakyat dan desa, hingga pembangunan manusia.

"Secara keseluruhan, paparan Presiden menunjukkan enam garis besar kinerja pemerintahan," kata Sugiat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Sugiat yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengatakan capaian pertama terlihat dari perekonomian Indonesia yang tetap tumbuh di atas 5 persen. 

Pertumbuhan tersebut, kata dia, turut ditopang tingginya investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Capaian kedua adalah penguatan kemandirian nasional melalui program swasembada pangan dan implementasi B50.

Pemerintah dinilai terus mendorong kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan strategis sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Selanjutnya, Sugiat menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengelolaan kekayaan negara. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperbesar penerimaan negara.

Capaian keempat, lanjut dia, yakni percepatan hilirisasi yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Sementara itu, penguatan ekonomi rakyat dan desa menjadi capaian kelima. 

Pemerintah mendorong sektor tersebut melalui pengembangan koperasi, kampung nelayan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Adapun capaian keenam berkaitan dengan pembangunan manusia. Sugiat menyebut pemerintah memperluas sejumlah program, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi pendidikan, layanan kesehatan gratis, bantuan sosial digital, hingga penyediaan perumahan.

Menurut Sugiat, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan pemerintahan Prabowo tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan perhatian terhadap penguatan sektor sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai pidato Prabowo dalam sidang tahunan tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai kebijakan dan capaian yang telah dijalankan pemerintah selama 21 bulan terakhir.

"Paparan Presiden menunjukkan dengan nyata kinerja pemerintahan Prabowo Subianto selama 21 bulan," pungkas Sugiat.

Dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR 2026 dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah hal penting, satu di antaranya soal swasembada energi.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai berangsur mewujudkan swasembada energi yang pernah dijanjikan saat pertama kali dilantik sebagai Presiden Oktober 2024 lalu. Salah satunya, pemerintah berhasil untuk tidak mengimpor BBM jenis solar.

Hal itu disampaikan, Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, (14/8/2026).

“Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan. Dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar,” katanya.

Menurut Presiden, capaian untuk tidak mengirim solar dari luar negeri, karena pemerintah berhasil membuat BBM B50 yang merupakan campuran antara 50 persen solar fosil dan 50 persen solar sawit.

Oleh karena itu per 1 Juli lalu, Indonesia sudah stop impor solar. Solar fosil untuk membuat B50 tercukupi dari produksi BBM dalam negeri.

“Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri,” katanya.

Dengan tidak lagi impor solar, pemerintah berhasil menghemat devisa negara sebesar Rp170 triliun. Hal itu berarti mengurangi uang yang lari ke luar negeri.

Baca juga: Prabowo Ingatkan Pemerintah Tak Foya-foya: Daripada Untuk Ultah, Lebih Baik Naikkan Gaji Guru

“Dan kita berhasil menghemat defisa Rp170 triliun, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri,” katanya.