TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo melakukan kesepakatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
Kesepakatan tercapai pada Jumat (14/08/2026) dalam Rapat Paripurna.
Ketua DPRD Kulon Progo yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar), Aris Syarifuddin, menyampaikan bahwa di Rancangan APBD-P 2026 ini terdapat proyeksi penurunan pendapatan hingga Rp 97,251 miliar.
"Pendapatan Daerah pada APBD Murni 2026 yang ditargetkan sebesar Rp1,566 triliun, turun menjadi Rp1,468 triliun dalam APBD-P 2026," kata Aris usai Rapat Paripurna.
Penurunan disebabkan oleh turunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp114,66 miliar.
Alhasil, Pendapatan Transfer yang awalnya sebesar Rp1,113 triliun di APBD Murni 2026 kini turun menjadi Rp998,76 miliar.
Meski demikian, Aris menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD-P 2026 justru meningkat jika dibandingkan dengan APBD Murni.
Kenaikannya mencapai Rp 13,767 miliar, dari yang sebelumnya Rp 424 miliar lebih menjadi Rp 437,85 miliar.
"Target Belanja dalam APBD-P 2026 turun menjadi Rp 1,574 triliun dari yang awalnya Rp 1,626 triliun, di mana penurunan terjadi pada Belanja Operasi dan Belanja Modal," ujarnya.
Belanja Tidak Terduga (BTT) justru naik dari APBD Murni 2026 sebesar Rp 4 miliar menjadi Rp 6,9 miliar di APBD-P 2026 alias naik hingga Rp 2,9 miliar.
Kenaikan ini dilakukan sebagai antisipasi penanganan kekeringan di musim kemarau ini.
Aris pun menyoroti turunnya TKD yang cukup besar.
Ia menilai Pemkab Kulon Progo perlu segera merumuskan strategi agar ketergantungan terhadap dana transfer berkurang, salah satunya dengan mengoptimalkan pencapaian target PAD dan evaluasi sumbernya.
Ia mencontohkan sektor pariwisata yang menjadi penyumbang PAD terbesar Kulon Progo, namun belum didukung infrastruktur yang memadai.
Selain itu pihaknya melihat ada potensi pendapatan dari sektor lain yang belum dimaksimalkan.
"APBD-P 2026 jangan hanya menjadi kegiatan menyesuaikan belanja karena pendapatan turun, namun strategi memperkuat kapasitas fiskal Kulon Progo sangat diperlukan," jelas Aris.
Baca juga: 49 Sekolah di Kulon Progo Direvitalisasi Pemerintah Pusat 2026 Ini, Totalnya Mencapai Rp 17,9 M
Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, mengatakan target Pendapatan Daerah yang turun di APBD-P 2026 disebabkan oleh koreksi pendapatan berdasarkan surat dari Pemda DIY terkait Estimasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
Sebab target pendapatan Opsen PKB menjadi Rp 30,584 miliar dan Opsen BBNKB menjadi Rp 9,306 miliar.
Namun Pemkab Kulon Progo juga mendapat tambahan pendapatan daerah sebesar Rp 8,061 miliar.
Tambahan berasal dari Dana Transfer berupa Pendapatan Bagi Hasil sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran (TA) 2026.
Tambahan anggaran juga didasarkan pada Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai TA 2024, serta Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada TA 2026. Tambahan anggaran ini akan dimanfaatkan untuk Belanja Operasi Pegawai.
"Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp 4 miliar dan sisanya ke BTT," kata Agung.(*)
