TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, dan sejumlah pihak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan RI.
Seusai mendengarkan pidato tersebut, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengapresiasi capaian-capaian yang telah diraih oleh presiden melalui program Asta Cita dan disampaikan secara detail. Termasuk capaian di dalam pembangunan atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Berarti, kita semakin yakin bahwa kita sesungguhnya punya modal besar. Pak Presiden menyatakan bahwa kita punya duit besar, potensi besar yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan bisa didistribusikan ke seluruh daerah," katanya, kepada awak media usai Rapat Paripurna digelar di DPRD Bantul, Jumat (14/8/2026).
Melalui hal itu, pihaknya berharap penguatan kapasitas fiskal daerah atau kemampuan keuangan daerah bisa terus didukung oleh pemerintah pusat di samping pemerintah daerah sendiri juga meningkatkan kemampuan fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Di Bumi Projotamansari sendiri, capaian PAD cenderung meningkat dan menargetkan PAD pada tahun 2027 mencapai minimal Rp800 miliar. Padahal, Bantul sendiri menerapkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sawah, meningkatkan gaji guru, memberikan seragam sekolah gratis, dan diwajibkan menekan belanja pegawai mencapai 30 persen.
"Daerah-daerah yang lain kesulitan. Insyaallah Bantul ini relatif aman gitu ya. Berarti Insyaallah ke depan pembangunan semakin merata. Kita genjot infrastruktur. Ya kita saat ini sedang berpikir keras bagaimana angka kemiskinan di Bantul itu di bawah dua digit. Ini mudah dikatakan, mudah direncanakan, tetapi realisasi di lapangan mengalami atau menghadapi tantangan luar biasa besar," paparnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap transfer ke daerah (TKD) dapat dikembalikan seperti semula dikarenakan jumlah uang pemerintah pusat banyak. Akan tetapi, pihaknya memahami jika program yang dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat banyak mulai dari sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, kampung nelayan, sekolah garuda, hingga lainnya.
"Yang di-handle oleh pemerintah pusat sendiri itu kan besar. Maka, kita memahami itu, tetapi juga kita punya harapan besar bahwa TKD itu akan dikembalikan dan menurut keyakinan saya negara punya kemampuan untuk memulihkan kemampuan daerah. Tapi memang, sampai sekarang belum ada informasinya," urai Halim.
Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharja, turut berharap bahwa TKD bisa ditambah lagi, sehingga program kegiatan yang sudah direncanakan bisa terlaksana dan percepatan pembangunan bisa dilaksanakan. Dengan begitu, percepatan pembangunan maupun program daerah yang telah disusun dan tertunda dapat segera dilaksanakan.
"Ya fokusnya nanti bisa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Paling tidak harus kita laksanakan. Kan ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang mana menjadi prioritas. Jadi, di dalam RPJMD itu perlu kita laksanakan," paparnya.(nei)
