BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan kedepan akan terus bertambah hingga target mencapai 750.

Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat 14 Agustus 2026.

Prabowo tak menampik terjadi penghematan hingga Rp 50 triliun dengan dilakukan penutupan.

Hanya BUMN yang produktif saja yang akan dipertahankan sehingga tidak membebani negara.

Baca juga: Sosok Ahmad Maulana, Alumnus Ponpes Darussalam Martapura Kini Jadi Guru Juga Seorang Penulis

Baca juga: Meriah Lomba Karaoke REI Kalsel Expo 2026, Noor Annisa Sukses Bawakan Lagu I Have Nothing

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jumlah badan usaha milik negara (BUMN) saat ini terlalu banyak.

BUMN merupakan aset negara dan milik seluruh rakyat Indonesia. 

Prabowo juga menegaskan, BUMN bukan milik direksi dan bukan milik komisaris serta bukan pula sumber dana bagi penguasa.

"Ketika kita membentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris," kata Prabowo saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo juga menyatakan pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tak produktif dan jumlah BUMN yang akan ditutup akan terus bertambah hingga target penutupan 750 BUMN.

"Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. Sebanyak 750 BUMN lebih akan kita tutup."

"Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," tegas Prabowo.

Prabowo menambahkan, penutupan ratusan BUMN ini mungkin menjadi restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. "Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat overhead sekitar 50 triliun rupiah," kata Prabowo Subianto. 

Ini artinya setiap tahun ada Rp50 triliun yang bisa dihemat dan tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif.

"Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat," kata Prabowo.

"Selain itu, kita juga telah melaksanakan perintah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia, agar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya. (Tribunnews.com/banjarmasinpost.co.id)