TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN – Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat untuk menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hamenang setelah mengikuti kegiatan mendengarkan Sidang Tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden RI menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten, Jumat (14/8/2026).
Hamenang mengikuti kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, Pj Sekda Klaten Joko Purwanto, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta perwakilan kecamatan.
Dalam sidang tersebut, peserta menyaksikan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama lebih dari 1,5 tahun masa pemerintahan.
Hamenang mengatakan pemerintah daerah turut mendukung berbagai program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah.
"Ya tentu kami sebagai pemimpinnya ada di wilayah ikut mengamini apa yang dilakukan oleh beliau," ujar Hamenang usai mengikuti kegiatan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting agar berbagai kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Pihaknya menegaskan, pemerintah Kabupaten siap mensupport dan mensukseskan program pemerintah pusat.
Hamenang berharap penguatan kolaborasi tersebut dapat membuka lebih banyak ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Harapannya tentu semakin ada kolaborasi, semakin ada banyak program yang kemudian bisa membantu warga masyarakat kami di wilayah ini," jelasnya.
Soroti Dana Transfer Daerah
Selain penguatan sinergi pusat dan daerah, Hamenang turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran, khususnya terkait dana transfer ke daerah.
Ia berharap pemerintah pusat melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar kemampuan fiskal pemerintah daerah tetap terjaga.
Hamenang secara khusus menyoroti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan program pembangunan di daerah.
"Harapan kami ada kajian, ada revisi dari pemerintah pusat agar kemudian untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) ini bisa memang ya angkanya tidak kemudian terjadi efisiensi seperti di tahun kemarin," ucapnya.
Menurut Hamenang, keterbatasan anggaran dapat memberikan tekanan terhadap kemampuan sejumlah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik.
"Karena terbukti, banyak daerah yang kemudian bahkan untuk menggaji pegawainya susah," imbuhnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Hamenang memastikan Pemkab Klaten tetap berupaya menjalankan program kerja yang telah direncanakan.
Ia berharap kebijakan efisiensi anggaran dapat kembali dikaji sehingga pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Sehingga harapan kami sekali lagi ke depan berkaitan dengan efisiensi ini bisa kemudian ditinjau kembali, agar ya anggaran di daerah ini kemudian bisa berjalan dengan normal," pungkasnya. (TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo)
