Pada momentum peringatan Hari Damai Aceh yang ke-21, Gubernur Mualem mengimbau semua pihak untuk berkolaborasi membangun Aceh bermartabat, adil, sejahtera, dan damai

PROHABA.CO, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengimbau seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga dan merawat perdamaian Aceh. 

“Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” kata Mualem, Kamis (14/8/2026).

Imbauan Gubernur Mualem itu, kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau yang akrab disapa Ampon Man itu juga disebarkan dalam bentuk video. 

“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” kata Ampon Man yang juga adalah salah satu tokoh perdamaian Aceh.

Pada momentum peringatan Hari Damai Aceh yang ke-21, kata Ampon Man, Gubernur Mualem juga mengimbau semua pihak untuk berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai. 

“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” kata Ampon Man.

Baca juga: Gubernur Mualem Bahas Pemulihan Sawah dan Kebun, Minta Dukungan Mentan Amran

Baca juga: Akselerasi Layanan Digital, Gubernur Mualem Instruksikan Penyempurnaan Program Satu Data Aceh

Ampon Man menjelaskan peringatan 15 Agustus merupakan momentum bersejarah bagi Aceh, yakni penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.

“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. 

Di situ ada filosofinya ada jiwa Aceh, bukan sekedar mengakhiri konflik,” kata Ampon Man. 

“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.”

Kendati demikian, Ampon Man mengakui, bahwa perjalanan perdamaian ini tidaklah semulus harapan. 

Di satu sisi pembangunan Aceh berjalan dengan baik yang dikuatkan dengan sistem politik baru yang lahir di Aceh. 

“Seperti keberadaan lembaga Wali Nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.

Di sisi lain, kata Ampon Man, dinamika politik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh juga terjadi. 

Begitu juga berbagai persoalan politik lokal di Aceh ikut mewarnainya. 

“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” kata Ampon Man.

Baca juga: Mualem Raih Transportasi Indonesia Award 2026, Aceh Jadi Role Model Transportasi Publik Gratis

Persoalan yang paling mendasar sekarang ini, Ampon Man menambahkan, adalah bukan hanya sekedar seremonial memperingati Hari Damai Aceh. 

“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. 

Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. 

Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” ujarnya.(*)