TRIBUNWOW.COM - Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian khusus kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Pujian tersebut disampaikan Prabowo saat memaparkan rencana pemerintah mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi secara mandiri pada 1 Januari 2027.
Prabowo menilai kebijakan tersebut sejalan dengan ideologi kerakyatan dan secara langsung mengaitkannya dengan ajaran Marhaenisme yang selama ini melekat pada perjuangan PDIP.
"Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini. PDIP susah tidak mendukung ini saudara-saudara sekalian," ucap Prabowo di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI.
Prabowo kemudian menjelaskan bahwa pemerintah ingin mengambil kendali lebih besar terhadap harga komoditas ekspor Indonesia. Menurutnya, selama puluhan tahun harga kekayaan alam Indonesia justru ditentukan melalui bursa di negara lain.
Karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta dukungan DPR RI untuk mengubah tata niaga ekspor komoditas strategis Indonesia.
"Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini saya yakin saudara-saudara mendukung saya," kata Prabowo.
Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak akan tunduk pada harga yang ditentukan pasar asing. Ia menyatakan komoditas seperti nikel, timah, dan emas lebih baik disimpan sebagai kekayaan untuk generasi berikutnya apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan ketentuan Indonesia.
"Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan DPR RI yang dinilainya berjalan secara sinergis.
Menurut Prabowo, kecepatan kerja pemerintah bersama parlemen tersebut tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR RI.
Rencana pendirian bursa mineral dan komoditas strategis menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur tata niaga serta meningkatkan kendali Indonesia terhadap komoditas sumber daya alam strategis.(*)
