TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo memaparkan berbagai capaian pemerintah selama menjalankan pemerintahan.
Namun, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai masih terdapat sejumlah persoalan besar yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Baca juga: Prabowo Minta Pemerintah tak Foya-foya Anggaran: Lebih Baik Naikkan Gaji Guru
Menurut Agung, setidaknya ada tiga masalah utama, yakni harga kebutuhan pokok, penegakan hukum, dan lapangan kerja.
Agung menilai persoalan harga kebutuhan pokok masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan dan berbagai capaian pemerintah perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk melalui kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
Persoalan daya beli dan harga pangan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Agung menilai isu tersebut seharusnya menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam mengevaluasi kinerja selama masa pemerintahan berjalan.
Masalah kedua yang disoroti Agung adalah penegakan hukum.
Ia menilai pidato Presiden memang menyinggung persoalan aparat dan penegakan hukum, tetapi masih ada sejumlah kasus yang menurutnya belum dibahas secara lebih mendalam.
Agung secara khusus menyinggung perkara yang berkaitan dengan Kejaksaan Agung, termasuk kasus yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Menurutnya, isu tersebut terlewat untuk dielaborasi dalam pidato Presiden.
Ia juga menyoroti persoalan aparat yang diduga menjadi pelindung aktivitas ilegal, termasuk penambangan dan perkebunan.
Di sisi lain, Prabowo dalam berbagai kesempatan memang telah menyampaikan perhatian terhadap persoalan penegakan hukum dan aparat yang menjadi pelindung pelanggaran hukum.
Karena itu, poin yang disampaikan Agung merupakan penilaian mengenai isu yang menurutnya masih perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh dalam pidato tersebut.
Persoalan ketiga yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah adalah lapangan kerja.
Agung berpandangan pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Isu lapangan kerja sendiri telah menjadi salah satu target pemerintah dalam kebijakan ekonomi.
Dalam penyampaian RAPBN 2026 pada 2025, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,44 persen hingga 4,96 persen serta meningkatkan penciptaan lapangan kerja formal.
Dengan demikian, perhatian terhadap lapangan kerja bukan persoalan baru, tetapi tetap menjadi pekerjaan yang perlu dikawal dalam pelaksanaan program pemerintah.
Baca juga: Prabowo: Ekonomi Indonesia Tumbuh Tertinggi dalam 13 Tahun, Defisit APBN 0,91 Persen
Selain tiga persoalan tersebut, seperti dikutip dari Tribun-video.com, Agung juga menanggapi pernyataan Prabowo mengenai sejumlah menteri yang mengalami kelelahan hingga sakit.
Menurut Agung, jika seorang menteri sudah tidak mampu menjalankan tugas secara optimal karena kondisi tersebut, Presiden perlu mempertimbangkan evaluasi hingga perombakan kabinet.
Agung mengatakan pemerintah masih memiliki banyak pilihan sumber daya manusia, termasuk teknokrat yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengisi posisi pemerintahan.
"Kalau menterinya sudah sakit akhirnya nggak mampu juga, ya di-reshuffle."
Pernyataan tersebut disampaikan Agung dalam wawancara dengan Tribunnews.com pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Agung juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Ia menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah muncul sejumlah laporan dugaan keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Agung juga menyoroti penggunaan istilah "biadab" oleh Prabowo ketika menyinggung pihak yang mencuri anggaran atau mengambil keuntungan dari program MBG.
Menurut Agung, pernyataan tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi Kepala BGN dan jajaran di bawahnya agar pengelolaan program tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
Agung pada dasarnya mengakui bahwa pidato Prabowo memuat berbagai pencapaian pemerintah selama sekitar 21 bulan masa kerja.
Namun, menurut dia, capaian tersebut perlu diikuti evaluasi terhadap persoalan yang masih dirasakan masyarakat.
Tiga isu yang ia soroti, harga kebutuhan pokok, penegakan hukum, dan lapangan kerja, dinilai masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dan kinerja menteri juga menjadi bagian dari catatan Agung setelah mendengarkan pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR 2026.
Perlu dicatat, tiga persoalan tersebut merupakan penilaian Agung Baskoro sebagai pengamat politik, bukan daftar resmi masalah yang dinyatakan pemerintah sebagai persoalan yang tidak dibahas Presiden.
Sidang Tahunan MPR 2026 sendiri berlangsung pada 14 Agustus 2026, sesuai agenda kenegaraan yang telah ditetapkan.
