Liputan6.com, Jakarta - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) pagi. Di tengah proses pendataan dampak gempa, Plan Indonesia bergerak memantau kondisi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, serta menyiapkan dukungan kebutuhan dasar dan perlindungan selama masa tanggap darurat.
Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di Laut Flores, sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer. Peringatan tsunami yang sempat dikeluarkan setelah gempa kini telah dicabut.
Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah Pulau Flores, antara lain Nagekeo, Ngada, Ende, Sikka, hingga Manggarai dan sekitarnya. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Akses jalan antarkabupaten turut terdampak akibat longsor dan runtuhan batu, termasuk jalur Trans Ende-Bajawa dan jalur menuju Ruteng, Kabupaten Manggarai. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat sekaligus akses bantuan.
NTT merupakan salah satu wilayah kerja utama Plan Indonesia. Sejumlah wilayah terdampak, seperti Manggarai, Manggarai Timur, Bajawa, Nagekeo, Sikka, dan Lembata, memiliki anak-anak serta komunitas yang menjadi dampingan organisasi tersebut.
Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan kebutuhan anak dan kelompok rentan masuk dalam respons kemanusiaan.
"Saat ini tim kami terus melakukan verifikasi lapangan serta berkoordinasi erat dengan BPBD, pemerintah daerah, dan jaringan kemanusiaan untuk memastikan kondisi masyarakat, terutama anak-anak dampingan dan keluarga mereka di lokasi terdampak," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
Plan Indonesia juga melakukan kajian cepat kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak.
'Sebab, bencana seperti ini tidak hanya berdampak pada rumah dan infrastruktur, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman dan kondisi psikologis anak-anak," ujar Dini Widiastuti.
Respons bencana perlu memastikan anak-anak, khususnya anak perempuan dan kelompok rentan, tetap memperoleh akses terhadap layanan serta perlindungan yang dibutuhkan.
Sebagai bagian dari respons awal, Plan Indonesia menyiapkan perlengkapan tempat tinggal darurat, paket kebutuhan kebersihan menstruasi, dan akses air bersih. Bantuan tersebut disiapkan dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak dan anak perempuan selama masa tanggap darurat.
"Dalam situasi darurat, anak perempuan dapat menghadapi risiko tambahan, termasuk terputusnya akses pendidikan, kehilangan ruang aman, meningkatnya risiko kekerasan, serta kesulitan mengakses layanan dasar. Karena itu, respons kemanusiaan harus memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan hak anak tetap diperhatikan sejak tahap awal hingga proses pemulihan," tambahnya.
Pemerintah masih melakukan pendataan dan verifikasi dampak gempa. Karena itu, jumlah warga terdampak, kerusakan bangunan, dan kebutuhan masyarakat masih dapat berubah seiring dengan proses asesmen di lapangan.
Plan Indonesia juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak, termasuk kondisi anak-anak dan keluarga dampingan. Koordinasi dengan pemerintah daerah serta jaringan kemanusiaan dilakukan untuk menentukan bentuk respons berikutnya berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengikuti informasi dan arahan resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, serta pemerintah daerah. Warga juga diminta memperhatikan informasi mengenai kemungkinan gempa susulan dan perkembangan kondisi di wilayah masing-masing.
Plan Indonesia menyampaikan simpati dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak gempa di NTT.
