SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Di balik pergerakan roda ekonomi nasional yang kian dinamis, kabar baik berembus dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 mencatat persentase penduduk miskin secara nasional berada di angka 8,07 persen turun 0,18 persen poin dibanding September 2025 dan menyusut 0,40 persen poin dari Maret 2025.
Secara kuantitas, jumlah warga miskin di Indonesia per Maret 2026 kini tersisa 22,93 juta orang, berkurang hingga 920 ribu jiwa jika dibandingkan dengan kurun waktu yang sama di tahun sebelumnya.
Lantas, bagaimana laju tren penurunan kemiskinan ini jika meneropong dua provinsi strategis: Sumatera Selatan (Sumsel) dan Nusa Tenggara Barat (NTB)?
Baca juga: Palembang vs Bekasi: Duel Kas Daerah Antara Kota Pempek dan Raksasa Industri Penyangga Ibu Kota
Kedua daerah berdiri dengan modal keunggulan wilayah yang kokoh. Sumsel mengakar kuat sebagai lumbung energi dan pangan di Pulau Sumatera, sementara NTB melesat sebagai raksasa tambang mineral, lumbung pangan baru, hingga magnet pariwisata kelas dunia.
Namun, potret kesejahteraan warga di kedua wilayah ini mencatatkan dinamika yang cukup menarik untuk disimak.
Sumatera Selatan berhasil mencatatkan rapor hijau yang konsisten dalam kurun waktu September 2025 hingga Maret 2026.
Persentase penduduk miskin di Bumi Sriwijaya menyusut ke angka single digit, yakni 9,50 persen.
Prestasi menarik terlihat dari laju penurunan yang terjadi secara menyeluruh:
Pengentasan Ganda: Sumsel berhasil memangkas 28,3 ribu jiwa penduduk miskin dalam kurun waktu enam bulan.
Persebaran Positif: Baik kawasan kota maupun desa sama-sama mengalami tren perbaikan.
Angka kemiskinan perkotaan turun menjadi 8,48 persen, sementara kemiskinan perdesaan yang kerap menjadi tantangan utama ikut menipis menjadi 10,13 persen.
Ketahanan komoditas perkebunan dan stabilitas pasokan energi wilayah disinyalir menjadi penopang utama yang menjaga daya beli masyarakat perdesaan dan perkotaan di Sumsel tetap terjaga.
Di sisi lain, Provinsi NTB mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 11,17 persen pada Maret 2026.
Secara tahunan (Maret 2025 ke Maret 2026), NTB mengukir penurunan persentase yang terbilang agresif, yakni menyusut 0,61 persen poin dan mampu mengentaskan lebih dari 26 ribu warga dari garis kemiskinan.
Namun, struktur kemiskinan di NTB menyimpan dinamika tersendiri:
Geliat Perkotaan: Kemiskinan di perkotaan NTB sukses ditekan dari 11,70 persen (September 2025) menjadi 11,25 persen (Maret 2026). Geliat pariwisata dan rantai pasok industri pertambangan menjadi katalis utama bagi masyarakat kota.
Pekerjaan Rumah di Desa: Berbeda dengan wilayah kota, kemiskinan perdesaan di NTB justru mengalami sedikit kenaikan dari 11,02 persen menjadi 11,08 persen.
Kondisi ini menegaskan bahwa akselerasi penguatan sektor pertanian dan pemerataan dampak pariwisata hingga ke pelosok desa masih menjadi tugas utama bagi pemerintah daerah NTB.
Baik Sumsel maupun NTB terbukti berhasil menunjukkan laju pemulihan ekonomi yang nyata dengan terus mengikis angka kemiskinan.
Bagi Sumsel, tantangannya adalah mempertahankan konsistensi penurunan di kawasan perdesaan agar semakin mendekati rata-rata nasional.
Sementara bagi NTB, integrasi antara megahnya industri tambang-pariwisata dengan kesejahteraan petani di pelosok menjadi kunci utama menuju inklusivitas ekonomi di masa depan.
