SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Sebagai dua kota metropolitan besar di Indonesia, Kota Bekasi dan Kota Palembang berdiri di atas fondasi ekonomi yang sama-sama kokoh, namun dengan gaya dan karakter yang bertolak belakang.

Kota Bekasi melesat cepat sebagai megapolitan industri, pusat perdagangan, serta benteng penyangga utama Jakarta yang disokong integrasi moda transportasi modern.

Sementara itu, Kota Palembang mengokohkan marwahnya sebagai metropolis sejarah, hub perdagangan regional, serta lumbung energi dan industri pengolahan utama di Pulau Sumatra.

Namun, ketika kekuatan kedua kota ini diadu dalam hal kemampuan mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi membiayai pembangunan wilayahnya, siapakah yang memimpin perolehan kas daerah?

Baca juga: Banda Aceh vs Palembang: Duel Kas Daerah Antara Serambi Mekkah dan Megapolitan Wong Kito

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu per 14 Agustus 2026, terungkap potret persaingan fiskal yang menarik antara sang raksasa penyangga Jakarta dan sang megapolitan tepian Musi.

Kota Bekasi: Menginjak Pedal Gas, Amankan Separuh Target

Dengan statusnya sebagai kawasan industri dan suburban padat modal, Kota Bekasi menetapkan target PAD berukuran fantastis pada tahun 2026, yakni menyentuh Rp 4 triliun.

Per 14 Agustus 2026, kas daerah Kota Patriot ini telah terisi tepat Rp 2 triliun—menandai pencapaian persis 50 persen dari target tahunan.

Postur penerimaan Kota Bekasi disokong oleh tingginya perputaran uang di sektor pajak dan jasa:

Pajak Daerah: Rp 1,70 triliun (penyumbang utama)

Retribusi Daerah: Rp 252,26 miliar

Lain-lain PAD yang Sah: Rp 31,21 miliar

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp 5,72 miliar

Torehan pajak daerah yang menembus Rp 1,7 triliun serta retribusi yang mencapai Rp 252,26 miliar menggambarkan betapa derasnya aliran transaksi properti, komersial, pabrikasi, dan sarana publik di Kota Bekasi.

Kota Palembang: Mengandal Sektor Pajak di Tengah Tantangan Akselerasi

Di sudut Sumatera Selatan, Kota Palembang juga memasang target PAD berukuran raksasa untuk skala regional Sumatra, yakni Rp 2,3 triliun.

Memasuki pertengahan Agustus 2026, realisasi kas daerah Bumi Sriwijaya telah terkumpul sebesar Rp 672,08 miliar atau berada di kisaran 29,2 persen.

Struktur penerimaan Kota Palembang bertumpu sangat dominan pada pos perpajakan daerah:

Pajak Daerah: Rp 578,77 miliar (tulang punggung utama)

Retribusi Daerah: Rp 80,43 miliar

Lain-lain PAD yang Sah: Rp 12,87 miliar

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: (Belum tercatat/Nihil)

Pajak daerah menjadi penopang tunggal paling krusial bagi Kota Palembang dengan menyumbang Rp 578,77 miliar dari total PAD yang terkumpul, disusul penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 80,43 miliar seiring menggeliatnya sektor restoran, hotel, dan hiburan di ibu kota Sumsel ini.

Melihat laju realisasi kedua kota hingga pertengahan Agustus ini, peta persaingan fiskal menunjukkan dinamika yang jelas:

Bekasi berada di posisi aman (on track) untuk menuntaskan target Rp 4 triliun hingga akhir tahun anggaran, didorong oleh perputaran cepat ekonomi kawasan penyangga ibu kota.

Palembang dihadapkan pada kerja keras untuk melakukan akselerasi dan intensifikasi penagihan pajak daerah serta mengoptimalkan penerimaan retribusi di sisa 4,5 bulan menjelang penutupan tahun anggaran 2026.