Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Musim kemarau membuat potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Madiun, Ponorogo, dan Magetan, Jawa Timur, mendapat perhatian serius.
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun memperkuat kesiapsiagaan untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran besar.
Upaya tersebut dilakukan mengingat wilayah kerja KPH Madiun cukup luas, mencapai 31.086,87 hektare yang tersebar di Kabupaten Madiun, Ponorogo, dan Magetan.
Mayoritas kawasan hutan tersebut ditumbuhi tanaman jati dan kayu putih yang memiliki tingkat kerawanan tersendiri saat musim kemarau.
Kepala Perhutani KPH Madiun, Rusydi mengatakan, pencegahan Karhutla dilakukan secara berlapis. Salah satunya dengan membentuk Tim Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar) yang melibatkan pegawai Perhutani, Polisi Hutan Mobil (Polmob), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), hingga masyarakat sekitar hutan.
"Upaya yang sudah dilakukan KPH Madiun dalam pencegahan bencana Karhutla adalah membentuk Tim Satgas Damkar yang terdiri dari anggota maupun pegawai Perum Perhutani, Polmob Perhutani, LMDH maupun masyarakat sekitar hutan," kata Rusydi.
Baca juga: Puluhan Personel Polda Jatim dan Polres Probolinggo Dikerahkan Tangani Karhutla Bromo
Selain membentuk satgas, Perhutani juga intensif berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Polri di tiga wilayah yang masuk dalam kawasan kerja KPH Madiun.
Sejumlah apel siaga kebakaran juga telah dilakukan di beberapa Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH). Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, polisi hutan, serta masyarakat sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi Karhutla.
Perhutani juga telah menginventarisasi dan menyiagakan berbagai peralatan pemadam kebakaran. Di antaranya kendaraan Polmob yang dilengkapi tangki air, jet shooter, gepyok, hingga perlengkapan pendukung lainnya.
Untuk peralatan berukuran besar seperti kendaraan tangki air dan jet shooter, sebagian disiagakan di kantor KPH. Sementara gepyok, sepatu boots, dan peralatan pemadaman lainnya ditempatkan di masing-masing BKPH, pos Resort Pemangkuan Hutan (RPH), serta pos-pos yang berada di kawasan hutan.
Menurut Rusydi, wilayah rawan Karhutla telah dipetakan berdasarkan data kejadian kebakaran sepanjang 2022 hingga 2026.
Di Kabupaten Madiun, sejumlah desa yang berdekatan dengan kawasan hutan dan masuk wilayah rawan antara lain Banjarejo, Tawangrejo, Kuwiran, Randualas, Sirapan, Blabakan, Kaliabu, Wonorejo, Ngadirejo, Tulungrejo, Sidomulyo, Mojorayung, Nglambangan, dan Nglanduk.
Sementara di Kabupaten Magetan, wilayah yang diidentifikasi rawan berada di Desa Lembeyan Kulon dan Mategal. Sedangkan di Kabupaten Ponorogo meliputi Badegan, Gelang Kulon, Jenangan, Kunti, Nglurup, Sampung, Tulung, Temon, dan Ngrayun.
"Desa-desa tersebut merupakan wilayah yang berdekatan dengan kawasan hutan," ujarnya.
Rusydi menjelaskan, faktor manusia masih menjadi salah satu potensi penyebab kebakaran. Kelalaian dapat memicu api, terutama ketika kondisi hutan memasuki musim kemarau.
Selain itu, kondisi vegetasi juga menjadi faktor yang meningkatkan kerawanan. Pohon jati akan mengalami proses meranggas dengan menggugurkan banyak daun. Tumpukan daun kering tersebut mudah terbakar dan dapat mempercepat penyebaran api.
"Kebakaran hampir setiap tahun ada di KPH Madiun, terutama saat musim kemarau ketika tanaman jati meranggas dan banyak menggugurkan daun. Itu menjadi bahan baku untuk terjadinya kebakaran," jelasnya.
Meski demikian, Perhutani hingga kini belum menemukan orang yang tertangkap tangan sengaja membakar kawasan hutan. Sebagian besar kejadian diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat, sementara pelaku pembakaran tidak ditemukan di lokasi.
Dari sisi dampak, Rusydi menyebut kebakaran yang terjadi sejauh ini umumnya tidak sampai mematikan tegakan jati. Namun, semak belukar dan vegetasi di lantai hutan dapat terbakar.
Kerugian lainnya bersifat tidak langsung atau intangible, salah satunya berupa pelepasan karbon ke udara yang berpotensi berkontribusi terhadap efek rumah kaca.
"Kalau membunuh tanaman jati itu tidak, tetapi kalau menyebabkan semak-semak belukar terbakar, iya. Kerugiannya adalah kerugian intangible, terjadi pelepasan karbon ke udara yang bisa menimbulkan efek rumah kaca," paparnya.
Di tengah luasnya wilayah kerja, Rusydi mengakui ketersediaan peralatan pemadam yang dimiliki Perhutani masih belum sepenuhnya ideal. Namun, peralatan yang ada dinilai cukup memadai untuk menangani kebakaran agar tidak berkembang menjadi lebih besar.
"Kalau dikatakan cukup, sebenarnya masih kurang. Tapi sementara ini saya kira cukup memadai apabila terjadi kebakaran. Buktinya setiap ada kebakaran kita bisa antisipasi dan tidak meluas," katanya.
Salah satu tantangan terbesar adalah lokasi kebakaran yang berada di kawasan bergunung-gunung dan jauh dari kantor KPH. Kondisi topografi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu dan tenaga lebih untuk menjangkau titik api.
Selain itu, terdapat sejumlah titik yang mengalami kebakaran secara berulang di lokasi yang sama.
Karena itu, selain mengandalkan kesiapsiagaan petugas dan peralatan, Perhutani mendorong peningkatan kesadaran masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan hutan.
Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar masyarakat ikut berperan dalam mencegah munculnya titik api.
Di sisi lain, patroli dilakukan secara rutin. Petugas Satgas Damkar disiagakan setiap hari di posko KPH, BKPH, Tempat Penimbunan Kayu (TPK), maupun pos-pos yang berada di dalam kawasan hutan.
"Selalu ada orang yang melakukan patroli terkait kebakaran hutan. Jadi kita selalu standby apabila ada informasi terjadi kebakaran hutan, pasti kita akan segera bergerak untuk memadamkannya," tutur Rusydi.
Ia menegaskan, kondisi Karhutla di wilayah KPH Madiun sepanjang 2026 masih terkendali. Meskipun terdapat beberapa titik kebakaran di lokasi yang memiliki topografi tinggi, seluruhnya masih dapat dijangkau petugas sehingga api tidak berkembang menjadi kebakaran besar.
Untuk itu, Rusydi mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut juga sejalan dengan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai larangan membuka lahan dengan metode pembakaran.
"Masyarakat saya imbau dalam membuka lahan tidak boleh dengan metode membakar. Karena dengan metode membakar pada saat sekarang ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan," pungkasnya.
