Oleh: Muhammad Jais, S.E., M.Sc.IBF*)

Tepat pada 15 Agustus 2026 hari ini, angin perdamaian genap 21 tahun berembus di Nanggroe Aceh Darussalam.

Ingatan kolektif kita kembali ditarik ke sebuah ruangan di Helsinki, Finlandia, pada tahun 2005 silam. Di sanalah, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat meletakkan senjata, menyudahi tragedi berdarah yang menyandera Serambi Mekkah selama hampir tiga dekade.

Namun, setelah lebih dari dua dasawarsa berlalu, pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan bukan lagi soal apakah bedil masih menyalak, melainkan sudahkah rakyat Aceh benar-benar merdeka dari jerat kemiskinan?

Sejarah mencatat, konflik bersenjata (1976–2005) bukanlah sekadar deretan angka. Lebih dari 15.000 jiwa melayang dan roda ekonomi lumpuh total, sebelum akhirnya kemanusiaan mengalahkan ego militerisme pasca-bencana Tsunami 2004.

Melalui Kesepakatan Helsinki, GAM menyerahkan sekitar 840 pucuk senjata, ditukar dengan amnesti dan reintegrasi bagi lebih dari 3.000 mantan kombatan untuk berpartisipasi dalam panggung politik demokratis lewat partai lokal.

Secara konseptual, MoU Helsinki bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan momentum transformasi.

Hal ini sejalan dengan amatan akademisi seperti Edward Aspinall (2008) dan Kirsten E. Schulze (2007), yang menilai keberhasilan Helsinki terletak pada kemampuannya menggeser arena perjuangan dari desingan peluru menuju tata kelola pemerintahan dan pembangunan peradaban.

Sebagaimana diperkuat oleh David Gorman (2003), perdamaian sejati lahir dari kesediaan membangun kembali kepercayaan, bukan sekadar kompromi politik semata.

Sayangnya, menjaga perdamaian terbukti jauh lebih kompleks dan melelahkan daripada sekadar menghentikan peperangan itu sendiri.

Baca juga: Tgk Juha Christensen: Raahe, Åland, Gunong Halimon, Helsinki, dan Perdamaian Aceh

Seiring berjalannya waktu, wajah Aceh bertransformasi. Periode awal (2005–2010) dipenuhi euforia rekonstruksi; bantuan internasional mengalir, infrastruktur bangkit, dan para mantan kombatan beralih dari rimbanya hutan ke mewahnya gedung parlemen.

Namun, perlahan euforia itu menguap, digantikan oleh realitas sosio-ekonomi yang muram. Secara kasat mata, Aceh tampak aman, tetapi di balik rasa aman tersebut, tersimpan nestapa struktural.

Angka kemiskinan di Aceh secara konsisten bertengger di papan atas Pulau Sumatera—sebuah anomali yang sulit dicerna akal sehat jika kita melihat besarnya kapasitas fiskal daerah ini.

Rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada Maret 2026 mencatat, penduduk miskin masih berada di angka 12,34 persen (sekitar 713,78 ribu orang), naik tipis 0,12 persen dibandingkan September 2025.

Data historis mengonfirmasi kelambanan ini, pasca-tsunami (2005–2010), kemiskinan memang sukses ditekan dari 26 persen ke 20 persen.

Namun, pada kurun 2011–2019, laju perbaikannya melambat drastis di kisaran 17–15 persen.

Sempat melonjak ke 15,53 persen saat dihantam pandemi (September 2021), angka ini baru turun ke 12,33 persen berkat perbaikan metodologi pada Maret 2025, sebelum akhirnya kembali stagnan hari ini.

Kunci dari kejanggalan ekonomi ini terletak pada salah urus tata kelola anggaran dan sumber daya.

Sejak 2008, Pemerintah Pusat telah mengucurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga lebih dari Rp 100 triliun. Aliran dana raksasa yang seharusnya menjadi "darah segar" pemulihan ini justru memunculkan ironi.

Pengelolaannya kerap terjebak dalam elite capture, di mana kelompok elite birokrat, politisi, dan segelintir mantan kombatan kelas atas menikmati kue ekonomi yang besar, sementara masyarakat akar rumput hanya mendapat remah-remahnya.

Dana Otsus lebih banyak tersedot untuk belanja birokrasi dan proyek fisik yang minim efek ganda (multiplier effect) bagi penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, Aceh juga berhadapan dengan kutukan sumber daya alam (resource curse). Kejayaan gas alam cair (LNG) Arun di Lhokseumawe tinggal kenangan.

Potensi raksasa di sektor pertanian (kopi Gayo, nilam), perikanan, hingga pertambangan gagal dihilirisasi secara maksimal.

Akibatnya, mayoritas bahan mentah masih diekspor melalui provinsi tetangga, membiarkan nilai tambah ekonominya terbang tanpa dinikmati rakyat Aceh sendiri.

Kondisi ini menyalakan alarm bahaya yang sangat keras. Perekonomian Aceh di tahun 2026 sama sekali belum mandiri dan terjangkit ketergantungan akut pada dana transfer pusat.

Padahal, alokasi Dana Otsus—yang sejak 2023 porsinya telah menyusut menjadi 1 persen dari Plafon DAU Nasional—diproyeksikan akan berakhir atau mengalami penyesuaian drastis pada 2027.

Di tengah ancaman "kiamat fiskal" tersebut, Aceh masih disandera oleh iklim investasi yang stagnan akibat ketidakpastian regulasi dan persepsi keamanan semu.

Kerentanan ini diperparah oleh orientasi angkatan kerja terdidik yang masih menjadikan kursi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai satu-satunya tumpuan, serta ketiadaan cetak biru ekonomi yang visioner pasca-Otsus.

Saatnya merebut sejahtera

Oleh karena itu, meratapi sejarah atau menyalahkan pemerintah pusat tidak lagi relevan. Pemerintah Aceh dituntut melakukan introspeksi radikal.

Pertama, harus ada transformasi birokrasi menuju iklim kewirausahaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pantang lagi direduksi menjadi sekadar mesin pembagi proyek, melainkan harus diarahkan masif untuk menstimulasi UMKM dan hilirisasi. 

Kedua, keberanian membuka diri terhadap investasi wajib dibuktikan lewat jaminan kepastian hukum, disusul revitalisasi Pelabuhan Malahayati dan Krueng Geukueh sebagai gerbang ekspor mandiri guna melepas ketergantungan dari Belawan.

Baca juga: Sengkarut Birokrasi di Atas Lumpur Bencana: Mengurai Polemik Bantuan Pertanian Rp 2,5 T untuk Aceh

Ketiga, merancang exit strategy Otsus mutlak dilakukan hari ini dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor riil tanpa mencekik daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, 21 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sekadar meromantisasi sejarah. MoU Helsinki memang sukses menorehkan tinta emas karena berhasil membungkam desingan peluru.

Namun, perdamaian sejati melampaui sekadar absennya peperangan, ia adalah wujud nyata dari hadirnya keadilan dan kesejahteraan.

Bagi rakyat Aceh di tahun 2026, janji Helsinki baru akan terasa tuntas ketika pemuda-pemudinya tidak lagi terjebak dalam pusaran pengangguran, ketika petani kopinya berdaulat penuh atas harga, dan ketika triliunan rupiah uang negara benar-benar menjelma menjadi kepastian piring-piring nasi di meja makan setiap keluarga—bukan sekadar memoles deretan mobil mewah di garasi para pejabat dan elite politiknya. Damai sudah di tangan, kini saatnya merebut sejahtera.

*) PENULIS adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI, Alumni S2 IIUM Malaysia dan Warga Komunitas Panteue