Laporan Muhammad Azzam
TRIBUNBEKASI.COM, BEKASI- Sebanyak lima desa di wilayah Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, akan ditata dan diarahkan dengan mempertahankan karakter budaya serta lingkungan khas Sunda.
Penataan tersebut menjadi salah satu gagasan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi dalam rangka tasyakuran Hari Jadi ke-76 Kabupaten Bekasi di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Sabtu (15/8/2026).
Dedi mengatakan, Kabupaten Bekasi memiliki beragam karakter wilayah, mulai dari kawasan industri, pertanian, pesisir hingga kawasan perdesaan.
Karena itu, menurutnya, pembangunan daerah perlu mempertahankan sekaligus memperkuat karakter masing-masing wilayah.
“Sudah semestinya kita meletakkan dasar yang kuat di mana ibu kota Kabupaten Bekasi. Sehingga kita bisa membangun brand, bahwa ada sebuah wilayah yang dibangun oleh pemerintah kabupaten ini, ada kultur yang dibangunnya, dan tidak terlalu identik dengan sebuah kompleks industri,” kata Dedi.
Salah satu bentuknya, kata Dedi, adalah penataan lima desa di kawasan Cibarusah dan Bojongmangu yang masih memiliki lingkungan relatif asri.
Pembangunan di kawasan tersebut diharapkan tidak menghilangkan karakter lokal, tetapi justru menjadikannya sebagai kekuatan dan identitas baru Kabupaten Bekasi.
Menurut Dedi, rumah-rumah masyarakat yang masih mempertahankan karakter tradisional tidak perlu diubah secara keseluruhan.
Penataan cukup dilakukan dengan memperbaiki bagian-bagian yang diperlukan sehingga wajah perdesaan tetap terjaga.
“Rumahnya tetap, hanya ditata. Karena dia ingin menyatu dengan alam,” ujarnya.
Dedi juga menilai kawasan tersebut memiliki potensi lingkungan yang perlu dipertahankan, mulai dari pertanian, kolam, sungai, pepohonan hingga ruang terbuka.
Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada perubahan fisik, tetapi harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem.
Ia menyebut penataan lima desa tersebut nantinya akan didukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Bekasi diminta menyiapkan perencanaan melalui mekanisme penganggaran dan mengidentifikasi desa-desa yang akan masuk dalam program tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan Pemkab Bekasi akan memasukkan wilayah Bojongmangu dalam rencana penataan, selain kawasan Cibarusah yang sebelumnya menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat.
“Tadi Pak Gubernur berbicara dengan saya. Dia ingin dibangun lima desa itu dengan karakteristik Sunda. Karena Sunda itu, rumahnya enggak boleh diubah, rumahnya tetap, cuma nanti ditata,” kata Asep.
Asep mengatakan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan dua kecamatan tersebut untuk melihat langsung lokasi yang dinilai memiliki potensi dikembangkan melalui konsep desa berbasis karakter lokal dan lingkungan.
Ia menilai konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan wajah Kabupaten Bekasi yang berbeda dari citra kawasan industri.
Terlebih, wilayah Cibarusah dan Bojongmangu memiliki kondisi alam yang masih relatif asri dan berada di kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bogor.
“Karakter Bekasinya harus ada, asrinya jangan pernah diubah,” ujarnya.
Asep mengatakan, rencana penataan desa tersebut juga akan berjalan beriringan dengan pembangunan jalan provinsi menuju kawasan perbatasan.
Dengan akses yang semakin baik, penataan desa diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga karakter lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.
Gagasan pembangunan berbasis karakter lokal tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan Kabupaten Bekasi untuk memiliki identitas yang lebih kuat.
Selama ini, Kabupaten Bekasi dikenal luas sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Barat, sementara karakter perdesaan, pertanian, dan budaya lokalnya belum banyak menjadi bagian dari citra daerah.
Asep menilai pembangunan identitas tersebut penting agar masyarakat memiliki ruang yang mencerminkan karakter daerahnya sendiri.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi membutuhkan kawasan yang dapat menjadi ruang interaksi masyarakat sekaligus merepresentasikan identitas sebagai sebuah daerah kabupaten.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron mengatakan pembangunan identitas daerah menjadi salah satu hal penting yang perlu dirumuskan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kita butuh identitas. Mana sih ikon kita? Ikon itu yang menjadi cerminan,” kata Ade.
Menurut Ade, identitas daerah tidak hanya berbentuk bangunan atau monumen, tetapi juga ruang interaksi masyarakat yang dapat menjadi tempat berkumpul dan mencerminkan karakter Kabupaten Bekasi.
Ade mencontohkan upaya Plt Bupati Bekasi yang sedang membangun ruang interaksi masyarakat dengan memanfaatkan kawasan Stadion Wibawa Mukti sebagai salah satu pusat aktivitas masyarakat. (MAZ)
