Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sosiolog dan mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid, menyerukan agar Pemerintah Aceh memberikan penghargaan resmi kepada tujuh tokoh internasional yang dinilai berjasa dalam proses perdamaian Aceh.

Menurut dia, penghormatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari tanggung jawab sejarah dan moral Aceh untuk menghargai para tokoh yang telah berkontribusi meretas jalan perdamaian. 

Apalagi hari ini, kata Humam, perdamaian Aceh telah berumur 21 tahun, tetapi para tokoh internasional tersebut belum pernah sama sekali didedikasi dalam bentuk penghargaan resmi oleh Pemerintah Aceh. 

“Masyarakat Aceh dikenal memegang teguh nilai pemuliaan terhadap siapa pun yang membawa kebaikan.

Memberi pengakuan resmi kepada para mediator dan pemantau internasional adalah bukti nyata bahwa bangsa Aceh adalah bangsa beradab dan bermartabat yang tak pernah lupa pada mereka yang mengulurkan tangan kemanusiaan,” kata Humam kepada Serambinews.com, Sabtu (15/8/2026).

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe menganugerahkan penghargaan kehormatan tertinggi kepada tujuh tokoh internasional yang mendamaikan Aceh. 

Baca juga: Polda Aceh Pastikan Situasi Usai Zikir Peringatan Ke-21 Hari Damai Aceh Kondusif

Mereka yakni Martti Ahtisaari (Mediator Utama CMI dan Mantan Presiden Finlandia).

Ia Memimpin dan memfasilitasi Perundingan Helsinki (2005) dengan keteguhan diplomasi yang berhasil melahirkan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki untuk mengakhiri konflik bersenjata secara bermartabat.

Kemudian, Juha Christensen (Fasilitator Utama & Inisiator Perundingan CMI).

Ia membangun jembatan komunikasi informal awal yang menghubungkan pimpinan GAM, Pemerintah Indonesia, dan Martti Ahtisaari hingga dibukanya karpet merah diplomasi di Helsinki.

Martin Griffiths (Direktur Eksekutif HDC-Centre for Humanitarian Dialogue).

Ia bertugas memimpin fase awal mediasi internasional yang memfasilitasi kesepakatan Jeda Kemanusiaan (2000) dan Cessation of Hostilities Agreement (COHA, 2002).

Baca juga: Warga dan Aparat Terluka dalam Kericuhan Peringatan Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman

Lalu, Dr. Louisa Chan Boegli (Perintis Diplomasi Kemanusiaan HDC). Ia meletakkan fondasi dialog awal Pemerintah Indonesia – GAM (1999–2000) melalui pendekatan kemanusiaan dan kesehatan (Health as a Bridge to Peace).

Prof. Sultan Barakat (Pakar Rekonstruksi & Analis HDC / University of York).

Bertugas merumuskan analisis strategis pemulihan pascakonflik, asesmen kebutuhan lapangan, serta kerangka intervensi pihak ketiga pada fase awal perundingan damai.

Pieter (Peter) Feith (Ketua Aceh Monitoring Mission - AMM / Uni Eropa).

Ia memimpin misi pemantauan sipil-militer internasional dalam mengawasi demobilisasi, penyerahan senjata, serta reintroduksi dan reintegrasi mantan kombatan (2005–2006).

Terakhir, Jenderal Nipat Thonglek (Wakil Ketua AMM/Kontingen ASEAN).

Baca juga: VIDEO Ricuh di Hari Damai, KontraS Aceh Sebut Tembakan Aparat Buka Trauma Konflik

Ia mengawal pengawasan keamanan di lapangan, mengoordinasikan aspek teknis militer, serta memelihara stabilitas komunikasi transisi di daerah.

“Mudah-mudahan minimal tahun depan lah berikan mereka penghargaan atau undang keluarga mereka, biar orang luar tahu kita Aceh ini orang beradab.

Juha itu kan berapa kali mau ditembak, kalau diancam memang udah tiap hari. Tapi enggak pernah mundur untuk mendamaikan Aceh,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Humam menilai jasa para tokoh tersebut perlu dicatat secara resmi sebagai bagian dari sejarah perdamaian Aceh.

Penghargaan itu sekaligus menjadi pesan bagi generasi muda bahwa dialog, penghormatan terhadap kemanusiaan dan penyelesaian konflik secara damai harus terus dijaga.

“Perdamaian Aceh adalah mahakarya kemanusiaan.

Memuliakan mereka yang meretas jalan damai adalah bagian dari menjaga martabat bangsa Aceh. Kita tidak hanya merayakan penghentian konflik, tetapi memelihara komitmen moral agar api perdamaian ini terus menerangi masa depan generasi Aceh,” pungkasnya.  (*)