TRIBUN-MEDAN.COM – Inilah pemicu Hari Damai Aceh berujung ricuh di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Adapun Hari Damai Aceh berakhir ricuh setelah massa terlibat bentrokan dengan aparat.
Kericuhan pada Hari Damai Aceh itu bermula karena pemasangan bendera bintang bulan.
Dimana sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bintang bulan pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baiturrahman.
Mengutip laporan Serambi, Sabtu, aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang pemasangan bendera tersebut.
Larangan kemudian diikuti beberapa kali tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara.
Suara tembakan membuat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap.
Baca juga: Meriahkan HUT Ke-81 RI, Ini Daftar Promo Spesial BRI dari Kuliner hingga Tiket Flight
Situasi kemudian memanas setelah sebagian massa meluapkan kemarahan kepada aparat TNI.
Massa lantas bergerak mengejar personel TNI yang berada di sekitar masjid.
Mereka bergerak hingga ke depan Gedung DPRK Banda Aceh, sementara sebagian lainnya berlari menuju lampu Simpang Kodim.
Dalam pengejaran, massa melempari aparat dengan batu dan sejumlah benda lainnya.
Bentrokan mulai mereda setelah personel TNI menjauh dari kejaran massa.
Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Minta Panitia Bertanggung Jawab
Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh meminta panitia bertanggung jawab atas kericuhan dan kerusakan sejumlah fasilitas yang terjadi dalam kegiatan zikir dan doa tolak bala dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-21 di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu (15/8/2026).
Kepala UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Aprilizar, menegaskan panitia harus bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas yang terjadi selama kegiatan.
“Panitia perlu segera berkoordinasi kembali dengan pihak masjid untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk kerusakan beberapa fasilitas. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab panitia atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya,” ujarnya.
Aprilizar mengatakan, sejak awal panitia telah menyepakati sejumlah ketentuan terkait keamanan, kebersihan, ketertiban, kesucian masjid, larangan provokasi dan politik praktis, serta kewajiban menjaga seluruh fasilitas masjid.
Sementara itu, Wakil Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Abi Ishak Lamkawe, menegaskan bahwa pihak masjid hanya memberikan izin penggunaan tempat. Adapun penyelenggaraan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab panitia.
Abi Ishak juga menyampaikan terima kasih kepada petugas keamanan Masjid Raya Baiturrahman, para khadam masjid, serta jajaran TNI dan Polri yang telah membantu menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
Namun, ia menyayangkan adanya tindakan massa yang mengganggu ketertiban dan kebersihan, bahkan menyebabkan sejumlah fasilitas masjid rusak.
Salah satunya adalah insiden penurunan bendera Merah Putih dari tiang utama Masjid Raya Baiturrahman.
Baca juga: Terbongkar Profesi Susanah Pengupas Bawang Gaji Rp700 Ribu Perkg Disebut Prabowo Ternyata Kerja MBG
Dugaan provokasi
Kejadian ini juga mendapat sorotan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang juga merupakan tokoh kunci tercapainya Kesepakatan Helsinki.
Menurut JK, mulanya masyarakat datang ke Masjid Raya Baiturrahman untuk menghadiri peringatan Hari Damai Aceh ke-21, sejak ditandatanganinya perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam. Jusuf Kalla pun menengarai adanya dinamika provokasi yang memicu peristiwa tersebut.
"Kemudian, entah bagaimana sebabnya tentu ada yang memprovokasi, tibalah kemudian demo dan malam mengganti bendera itu," kata Jusuf Kalla, dalam tayangan video yang diterima Kompas.com dari tim media JK, Sabtu.
JK menambahkan, situasi memanas terjadi saat massa enggan menurunkan bendera yang sempat diganti tersebut. Meski demikian, ia menilai, situasi umum masyarakat Aceh secara luas tetap menghendaki suasana damai.
"Sebenarnya para pemimpin di sana, masyarakat sangat senang sekali pasti menikmati perdamaian itu. Namun, mungkin ada masyarakat yang kurang puas tidak mendapat kesempatan atau apa, sehingga menimbulkan ini," tutur JK.
Selain itu, ia menyoroti kondisi di lapangan saat peristiwa terjadi, yakni ketika sejumlah tokoh kunci di Aceh sedang berada di luar daerah.
Adapun Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh tengah berada di Kuala Lumpur untuk pengobatan.
Begitu pula tokoh berpengaruh lainnya di Lembaga Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haythar.
"Wali Nanggroe, Pak Malik Mahmud, itu juga lagi pengobatan di Penang. Jadi, hampir tidak ada pimpinan, hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian. Jadi, pimpinan yang berpengaruh tidak ada di Banda Aceh pada waktu-pada saat ini," ucap JK.
"Sehingga mereka justru sangat memprotes, lah, soal masalah di Aceh yang dilakukan oleh ini," imbuh JK.
(*/Tribun-medan.com//Kompas.com)
