Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, diharapkan tidak sekadar menjadi forum pergantian kepengurusan.
Gelaran tertinggi organisasi NU tersebut dinilai harus menjadi momentum untuk mengembalikan kepemimpinan organisasi pada akar tradisi pesantren serta memperkuat kembali peran ulama sebagai poros utama kehidupan jam'iyah.
Harapan tersebut disampaikan tokoh muda NU, Syukron Dosi, menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35.
Ia menilai proses pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) harus dijaga dari praktik politik transaksional yang berpotensi menggeser marwah NU sebagai organisasi yang bertumpu pada otoritas ulama.
Syukron yang juga mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim itu mengajak seluruh pengurus dan warga Nahdliyyin untuk ikut mengawal jalannya Muktamar. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar proses menentukan arah kepemimpinan NU berjalan secara sehat dan tetap berpegang pada nilai-nilai organisasi.
“Semua pihak harus kompak mengawal Muktamar. Jangan sampai proses pemilihan kepemimpinan NU terjebak dalam politik transaksional,” kata Syukron, Minggu (16/8/2026).
Baca juga: Isu Dukungan Istana Mencuat Jelang Muktamar NU, Gus Hans Tegaskan Marwah Rais Aam Harus Dijaga
Menurut Syukron, persoalan dalam Muktamar tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang nantinya memperoleh dukungan atau memenangkan proses pemilihan. Lebih dari itu, dinamika Muktamar menyangkut masa depan sekaligus martabat NU sebagai organisasi ulama terbesar.
Karena itu, ia menilai ruang-ruang yang berpotensi menjadi arena transaksi kepentingan harus terus ditekan. Pengurus dan warga NU juga didorong untuk tidak bersikap pasif dalam menyikapi dinamika yang berkembang menjelang Muktamar ke-35.
Syukron yang merupakan Sekretaris PW GP Ansor Jatim periode 2013-2017 tersebut menekankan pentingnya pengawasan dilakukan secara aktif, tetapi tetap proporsional. Pengawasan diperlukan terhadap berbagai ruang komunikasi maupun pertemuan yang berpotensi digunakan sebagai arena transaksi kepentingan.
Menurut dia, perhatian bersama terhadap potensi politik transaksional menjadi penting agar proses Muktamar tetap berjalan sesuai marwah dan tujuan organisasi.
Lebih jauh, Syukron mengajak seluruh peserta Muktamar ke-35 untuk menempatkan kembali ulama sebagai poros moral tertinggi dalam kehidupan jam'iyah NU.
Ia menilai kepemimpinan NU tidak semestinya hanya diukur berdasarkan kekuatan jaringan politik maupun kemampuan menggalang dukungan. Kepemimpinan organisasi juga harus memiliki dasar moral dan keilmuan yang kuat.
Kepemimpinan NU, lanjut Syukron, harus memiliki legitimasi moral dan keilmuan serta mampu menjaga independensi organisasi. Dengan demikian, arah kebijakan dan perjuangan NU tetap berpijak pada nilai-nilai yang menjadi fondasi organisasi.
“Muktamar jangan hanya menjadi arena pergantian struktur kepengurusan, tetapi harus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah perjuangan NU,” tandasnya.
Bagi Syukron, Muktamar ke-35 di Ponpes Tambakberas Jombang menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kembali hubungan antara kepemimpinan NU, tradisi pesantren, dan otoritas ulama. Karena itu, seluruh prosesnya diharapkan berlangsung dengan menjaga integritas, independensi, serta martabat organisasi.
