TRIBUNKALTIM.CO - Krisis keuangan melanda Irak akibat krisis ekspor minyak yang tersendapat di jalur pelayaran strategis kawasan Timur Tengah.

Dampak blokade Selat Hormuz kini mulai dirasakan langsung oleh warga Irak, memicu ketidakpastian ekonomi serta keterlambatan pembayaran gaji bagi jutaan pegawai negeri di negara tersebut.

Penutupan jalur pelayaran vital ini membuat perekonomian negara produsen minyak tersebut berada di ambang kesulitan besar selama sekitar tiga bulan terakhir.

Baca juga: Di Tengah Konflik AS-Iran, Irak Siapkan Rute Ekspor Minyak Tanpa Melewati Selat Hormuz

Kondisi sulit ini dialami langsung oleh Mahmoud Waleed, seorang guru berusia 38 tahun di Kota Mosul yang menggantungkan hidup dari gaji Kementerian Pendidikan Irak.

Lantaran negara gagal mengapalkan komoditas energi utama dalam jumlah memadai, pemerintah setempat mengalami defisit kas mendalam yang berdampak langsung pada hak para pekerja publik.

"Keterlambatan ini sangat berdampak bagi kami," ujar Waleed, warga Mosul, kepada DW.

"Seperti kebanyakan orang, kami juga punya kewajiban keuangan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang kami semakin yakin harus mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uang untuk keadaan darurat, setidaknya sampai situasinya kembali normal. Kondisi ini membuat kami cemas dan takut."

Situasi serupa membayangi Ahmed, seorang dokter yang berpraktik di Mosul.

Ia mengungkapkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji dokter dan tenaga medis telah melampaui batas toleransi bulanan.

"Masa depan terasa semakin tidak pasti," katanya.

"Bulan ini, gaji kami terlambat lebih dari 10 hari. Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa negara sedang mengalami kekurangan arus kas sehingga pembayaran gaji ikut tertunda. Tapi kami tidak tahu sampai kapan keterlambatan berikutnya akan terjadi."

Gejolak fiskal ini sempat memicu aksi turun ke jalan dari staf universitas serta pegawai Kementerian Kelistrikan di beberapa wilayah pada awal Agustus.

Ketergantungan ekonomi Irak terhadap sektor minyak sangat dominan, di mana sekitar 85 persen hingga 90 persen pendapatan anggaran negara ditopang dari hasil penjualan minyak mentah.

Di sisi lain, pemerintah menanggung beban belanja publik yang masif karena dua pertiga dari 30 juta penduduk usia kerja menggantungkan hidup pada sektor pemerintahan.

Untuk memenuhi kewajiban gaji, pensiun, dan jaminan sosial setiap bulannya, Baghdad memerlukan dana segar berkisar antara 6,5 miliar dollar AS hingga 8,2 miliar dollar AS.

Krisis pasokan minyak ini bermula sejak eskalasi militer antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memanas pada akhir Februari, yang berujung pada penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran.

Jalur tersebut sebelumnya menampung 80 persen hingga 90 persen dari total volume ekspor minyak Irak.

Absennya jalur evakuasi minyak alternatif membuat volume ekspor maritim Irak anjlok drastis hingga 83 persen pada Maret, dan makin merosot hingga 97 persen pada Mei.

Kondisi tersebut melahirkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa skema pembayaran gaji pegawai negeri akan diubah dari bulanan menjadi setiap 45 hari sekali.

Menanggapi kepanikan publik, pemerintah Irak menegaskan bahwa cadangan devisa sebesar 83 miliar dollar AS, ditambah kepemilikan emas dan pendapatan non-minyak, masih sanggup menopang belanja gaji pegawai hingga 10 sampai 11 bulan ke depan.

Meski demikian, analisis dari firma riset Oxford Economics memperkirakan bahwa gangguan arus pelayaran komersial di Selat Hormuz berpotensi membentang hingga 2028 akibat dinamika geopolitik yang fluktuatif.

"Hingga setidaknya 2028, volume lalu lintas diperkirakan akan terus berfluktuasi seiring mereda dan meningkatnya ketegangan. Namun, secara rata-rata tetap akan berada jauh di bawah tingkat sebelum konflik," kata Direktur Riset Makro Global Oxford Economics, Ben May.

Ekonom asal Irak, Ali Al-Rawi, menilai situasi yang dihadapi negara saat ini bukan lagi sekadar penurunan pendapatan komoditas, melainkan krisis struktural yang sistemik.

"Seluruh perekonomian Irak kini pada dasarnya bergantung pada pendapatan minyak," tulisnya dalam laporan Al Bayan Center.

Analisis dari peneliti Chatham House, Hayder al-Shakeri, menguraikan bahwa potensi unjuk rasa massal masih bisa diredam apabila pemerintah mampu memetakan sektor-sektor kritis secara tepat.

"Jika keterlambatan gaji terus berlanjut, saya memperkirakan akan muncul lebih banyak demo. Namun pada tahap awal, aksi tersebut kemungkinan masih bersifat sektoral dan belum berkembang menjadi gerakan nasional seperti demonstrasi Tishreen," kata Al-Shakeri kepada DW.

Namun, ia memberi catatan bahwa eskalasi ketidakpuasan publik dapat melonjak drastis jika persoalan gaji berbarengan dengan krisis energi dan laju inflasi.

"Jika keterlambatan gaji disertai pemadaman listrik, inflasi, dan penurunan kualitas layanan publik dalam jangka panjang, berbagai aksi protes yang terpisah itu bisa saling terhubung," ujar Al-Shakeri.

"Pada titik itu, stabilitas Irak yang selama ini terjaga akan menghadapi ujian yang jauh lebih serius."

Sebagai solusi darurat, pemerintah Irak mulai mengalihkan sebagian kecil pengiriman minyak lewat jalur darat menggunakan truk ke Suriah serta memanfaatkan pipa menuju Turkiye.

Pemerintah juga berencana mengaktifkan kembali pipa minyak rute Irak-Lebanon dan melobi otoritas Iran untuk mendapatkan izin khusus perlintasan kapal tanker.

Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi menegaskan pihaknya terus menjalin diplomasi intensif dengan Iran guna mengurai hambatan logistik tersebut.

Kendati demikian, para ahli menekankan perlunya pembenahan struktural jangka panjang, seperti pemberantasan korupsi serta penguatan sektor swasta agar negara tidak terus terikat pada fluktuasi pasar minyak bumi.

Data Iraqi Horizons mencatat bahwa belanja pemerintah pada Mei sempat terpangkas 25 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan 99 persen dari anggaran operasional dialokasikan khusus untuk belanja pegawai dan jaminan sosial.

Baca juga: Modus Tempat Penyimpanan Hasil Korupsi: Saluran Air di Irak hingga Brankas Rahasia Kafe di Indonesia

"Krisis fiskal sebelumnya juga telah mendorong pemerintah Irak melakukan reformasi," kata Al-Shakeri.

"Ketika pendapatan minyak turun, pemerintah cenderung lebih terbuka membahas pemberantasan korupsi, meningkatkan pendapatan dari sektor nonminyak, dan mendukung sektor swasta. Namun, ketika pendapatan minyak kembali mengalir, dorongan politik untuk melakukan reformasi ikut melemah."

"Namun, pertanyaannya adalah apakah peluang tersebut akan bertahan setelah tekanan langsung akibat krisis mulai mereda." (*)