Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara bertahap mendorong penghentian penggunaan pupuk kimia dan pestisida menuju sistem pertanian organik, sekaligus meminta perang terhadap peredaran obat terlarang jenis Tramadol di pedesaan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam amanat Upacara HUT ke-81 RI di Gedung Sate, Senin, menyatakan bahwa ketergantungan pada teknik pertanian kimiawi telah membuat produk lokal sulit menembus pasar internasional, sekaligus menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Sudah selayaknya kita secara bertahap, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat bekerja sepetak demi sepetak seluruh sawah di Jawa Barat diubah untuk mencapai tingkat pertanian organik. Pertanian organik itu memiliki fungsi pada peningkatan kualitas ekonomi dan kesehatan," ujar Dedi.

Dedi menekankan bahwa negara-negara maju saat ini telah menolak produk berpestisida, sehingga Jabar harus memiliki standar mandiri dalam memuliakan tanah dan air demi menghasilkan pangan berkualitas tinggi.

Selain ancaman bahan kimia pada pangan, KDM menyoroti ancaman "penjajahan tak terlihat" berupa peredaran obat terlarang yang merusak saraf dan pikiran generasi muda di pedesaan.

"Di 81 tahun kemerdekaan RI kita merdekakan bangsa ini dari penjajahan yang tidak terlihat. Di sudut-sudut kampung Tramadol itu dijual secara bebas dan kita membiarkannya. Ini adalah kewaspadaan nasional yang harus bersama-sama dibersihkan," tutur Dedi.

Rangkaian HUT ke-81 RI tingkat Jawa Barat, dipusatkan di Gedung Sate Bandung dengan rangkaian acara diisi oleh kirab bendera merah putih, upacara penaikan bendera, upacara penurunan bendera, dan defile pasukan gabungan.

Selain menyaksikan rangkaian HUT ke-81 RI, masyarakat yang datang beserta seluruh peserta juga disuguhkan oleh berbagai makanan dan minuman UMKM dengan porsi untuk 10 ribu orang yang sengaja dihadirkan Pemprov Jabar untuk perayaan ini.