POSBELITUNG.CO--Pemerintah menyiapkan total anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung pemulihan bencana di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut disiapkan untuk periode 2026 hingga 2028.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, total anggaran Rp100,1 triliun tersebut telah mendapat persetujuan Presiden dan DPR.

Khusus untuk 2027, pemerintah merencanakan alokasi anggaran sebesar Rp32,9 triliun untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.

"Karena meskipun ada Satgas, yang saya jual ke Satgasnya, dan tahun depan, dari total Rp100,1 triliun yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden dan DPR untuk 3 tahun, 2026 sampai 2028, tahun depan itu dianggarkan, direncanakan Rp32,9 triliun," ujar Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Jumat (14/8/2026).

Menurut Tito, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai upaya pemulihan pascabencana yang dilakukan oleh satuan tugas (Satgas), kementerian, serta lembaga pemerintah pusat.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito mendorong agar pemerintah daerah yang terdampak bencana memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD).

Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemulihan daerah yang masih terdampak bencana.

"Tapi untuk mempercepat, saran kami untuk mempercepat daerah-daerah ini juga pulih dan lebih baik. Tapi daerah-daerah ini juga diberikan kekuatan fiskal dengan TKD, tambahan TKD kepada mereka untuk prioritas," katanya.

Tito menjelaskan, daerah yang terdampak bencana di Sumatra akan menjadi salah satu prioritas dalam pemberian tambahan TKD secara nasional.

Selain daerah bencana, pemerintah juga akan mempertimbangkan daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah sebagai penerima prioritas tambahan TKD.

"Jadi kalau ada tambahan TKD untuk secara nasional di samping daerah-daerah yang PAD-nya rendah, itu yang menjadi prioritas. Kedua adalah daerah bencana. Daerah bencana yang di Sumatra yang masih terdampak," ujar Tito.

Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur dan kondisi daerah setelah bencana.

Pemerintah juga meminta daerah terdampak tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan laju inflasi.

Tito mengatakan, evaluasi kondisi ekonomi dan inflasi di daerah dilakukan secara rutin untuk memastikan pemulihan berjalan beriringan dengan stabilitas ekonomi.

"Dan samping itu tentu kita juga mendorong kepada daerah-daerah ini agar tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi tiap-tiap daerah. Kami laksanakan rapat tiap hari Senin untuk menjaga itu," pungkasnya.

Dengan dukungan anggaran hingga 2028, pemerintah berharap daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra dapat mempercepat proses pemulihan sekaligus kembali menjaga aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(*)