TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Penyintas meminta pemerintah segera melakukan rehabilitasi pascabencana di Kelurahan Lambung Bukit.
Seusai upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di kawasan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, permintaan itu disampaikan sejumlah penyintas bencana, Senin (17/8/2026).
Mereka meminta perbaikan dan pemulihan lokasi bencana, salah satunya di kawasan bendungan Gunung Nago perlu dipercepat.
Penyintas bencana, Asnayeni (69), meminta pemerintah segera melakukan rehabilitasi sungai pascabencana akhir November 2025 lalu.
Kata dia, bencana yang melanda, membuat rumah, lahan pertanian hingga fasilitas umum luluh lantah.
Baca juga: 23 Tim Ramaikan Turnamen Voli Koto Tangah Kota Padang, Bibit Atlet Baru Mulai Diburu
"Saya berharap rehabilitasi terhadap sungai di sini segera dilakukan, dibangun dam, dikeruk lebih dalam, sehingga ada rasa nyaman dan tenang bagi masyarakat," ucapnya seusai mengikuti upacara kemerdekaan.
Sehingga ke depannya, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dapat menjalankan kehidupan seperti sediakala.
Mulai dari membuka usaha indekos, berjualan barang harian, hingga pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan.
"Kalau sudah direhabilitasi, masyarakat bisa berjualan lagi, bisa membuka kost-kost, mahasiswa tidak takut lagi menyewa," jelasnya.
Selain itu, jembatan Gunung Nago yang putus akibat bencana akhir November 2025 lalu, bisa dibangun kembali.
Baca juga: Logo HUT ke-81 RI Karya Putra Minang Dipuji Gubernur Sumbar, Penghargaan Dibahas
Pasalnya kata dia, akses lalu lintas masyarakat terputus dan harus memutar ke seberang sungai dengan jarak cukup jauh.
"Biaya angkutan online juga mahal sekarang, biasanya dari sini ke Pasar Belimbing Rp12.500, kini sudah sampai 20.000. Kalau air surut, masyarakat baru bisa menyeberang, kalau besar mana bisa," tegasnya.
Sama halnya, penyintas bencana lainnya bernama Nila juga meminta rehabilitasi sungai seperti dibangun tanggul permanen, dapat menghilangkan kekhawatiran warga.
Sebab saat ini kata dia, tanggul di pinggir sungai hanya diperbaiki menggunakan material batu dan pasir yang terbawa saat banjir bandang.
"Ini kan sementara, ke depannya kalau bisa di dam, sehingga masyarakat tidak takut lagi," katanya.
Baca juga: Rayakan HUT RI, Penyintas Bencana di Padang Keluhkan Tagihan Listrik Huntara Rp1,5 Juta per Bulan
Ia berharap ke depannya, kehidupan masyarakat yang terdampak bencana kembali pulih seutuhnya.
Sebab, sembilan bulan pascabencana masih banyak warga yang takut ketika hujan intensitas lebat mengguyur dalam waktu cukup lama.
"Kita tentu masih trauma, kalau debit air besar bisa saja terjadi bencana lagi, makanya harapan masyarakat, sungai ini segera dibangun tanggul permanen," tambahnya.
Sembilan bulan pascabencana, penyintas di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, masih menghadapi persoalan biaya listrik di hunian sementara (huntara).
Biaya listrik yang mencapai Rp1,5 juta per bulan untuk lima kepala keluarga dinilai terlalu membebani para penyintas yang kondisi ekonominya belum kembali stabil.
Baca juga: Rayakan HUT RI, Penyintas Bencana di Padang Keluhkan Tagihan Listrik Huntara Rp1,5 Juta per Bulan
Keluhan tersebut disampaikan Mutis (53) dan penyintas lainnya seusai melaksanakan upacara bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di kawasan bendungan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Senin (17/8/2026).
Menurut Mutis, persoalan biaya listrik menjadi salah satu beban yang masih dirasakan penyintas selama menjalani masa pemulihan.
"Biaya listrik masih menjadi beban bagi kami, karena ekonomi belum stabil setelah bencana," katanya.
Ia berharap daya listrik di huntara dapat segera diturunkan agar biaya yang harus ditanggung penghuni tidak semakin berat.
Kata dia, tingginya biaya listrik bahkan membuat sejumlah penyintas memilih meninggalkan huntara karena khawatir tidak mampu membayar.
Baca juga: Harga TBS Pasaman Barat Capai Rp4.055 per Kg, Ini Daftar Harga 15 Perusahaan
"Ada juga yang pergi ke rumah lamanya, karena tidak sanggup membayar, kalau di rumahnya daya listrik tak sebesar di huntara," jelasnya.
Sementara itu, penyintas lainnya, Delfi (36), mengatakan biaya listrik yang harus ditanggung setiap kepala keluarga mencapai sekitar Rp300.000 per bulan.
"Sebagai ibu rumah tangga, kebutuhan listrik Rp300.000 per bulan itu sangat besar," ujar Delfi.
Menurutnya, biaya tersebut belum termasuk kebutuhan sekolah anak dan makan sehari-hari. Sehingga keuangan harus dibagi dan sering tidak mencukupi.
Di sisi lain, pemasukan para penyintas saat ini juga sudah tidak menentu. Ia menyebut banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan usai lahan pertanian hancur akibat banjir bandang akhir November 2025 lalu.
Baca juga: Di Bawah Jam Gadang yang Genap 100 Tahun, Bendera Pusaka Diserahkan ke Paskibraka saat HUT RI
"Kalau dulu masih ada bantuan pemerintah atau donatur, sekarang tidak ada, apalagi kami banyak yang tidak bekerja," katanya.
Selain persoalan listrik, para penyintas mengaku hingga kini belum mendapatkan bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp15.000 per hari.
Para penyintas berharap persoalan biaya listrik dan bantuan jaminan hidup tersebut segera mendapat perhatian pemerintah.
Pasalnya, kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih meski sudah sembilan bulan pascabencana. (*)
