SURYA.CO.ID, SURABAYA - Persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menghangat menjelang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang.
Sejumlah nama telah muncul dalam bursa calon ketua umum. Bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya, banyaknya kandidat justru menjadi gambaran bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memiliki banyak kader potensial.
Ketua PCNU Surabaya Masduki Toha mengatakan, setiap kader NU memiliki hak yang sama untuk mencalonkan maupun dicalonkan sebagai Ketua Umum PBNU.
Baca juga: Jelang Muktamar NU di Jombang, Peserta Diimbau Bawa Obat dan Masker
Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi dalam permusyawaratan NU. Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah menentukan Ketua Umum PBNU.
"Saya kira siapapun warga Nahdlatul Ulama, semuanya berhak untuk mengajukan diri sebagai bakal calon Ketua Umum. Siapapun dan saya sangat senang kalau ini calon bakal calon ini lebih banyak," kata Abah Duki, sapaan akrab Masduki Toha dalam wawancara eksklusif bersama TribunJatim Network dikutip Senin, (17/8/2026).
Sejumlah tokoh yang saat ini disebut masuk dalam bursa antara lain petahana KH Yahya Cholil Staquf, Ketua PWNU Jatim sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta Ketua PWNU Jateng KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin.
Selain itu, ada KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang. Nama lainnya adalah KH Abdussalam Shohib yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Denanyar Jombang.
Masduki menilai, masih terbukanya peluang bagi tokoh lain untuk maju merupakan hal positif. Menurutnya, semakin banyak kandidat, semakin banyak pula pilihan bagi pemilik suara di Muktamar.
"Ini menjadi tradisi yang baik bahwa warga NU diberikan untuk memilih yang terbaik sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada itu," jelas Abah Duki dalam Podcast yang berlangsung di Studio TribunJatim Network ini.
Di tengah munculnya sejumlah kandidat, PCNU Surabaya juga menyoroti potensi polarisasi dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Pengalaman dari sejumlah Muktamar sebelumnya menunjukkan persaingan calon ketua umum kerap mengerucut menjadi dua poros. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan benturan antarkelompok.
Karena itu, Masduki berharap Muktamar ke-35 NU dapat berjalan dengan suasana adem, guyub, dan tetap menjaga persatuan warga Nahdliyin.
Dalam konteks tersebut, ia menyambut positif wacana perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA).
AHWA merupakan forum yang beranggotakan sembilan ulama sepuh. Selama ini, mekanisme tersebut digunakan untuk menentukan Rais Aam PBNU melalui musyawarah mufakat.
Wacana memperluas kewenangan AHWA untuk memilih Ketua Umum PBNU sebelumnya mencuat menjelang Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada Juni 2026.
Sejumlah PWNU disebut mengusulkan agar AHWA tidak hanya menentukan Rais Aam, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Gagasan tersebut kemudian berkembang dan memunculkan pro serta kontra.
Bagi PCNU Surabaya, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga Muktamar tetap rukun.
Masduki menyampaikan, pemilik suara nantinya dapat menyodorkan sejumlah nama yang dianggap layak untuk menjadi calon Ketua Umum PBNU. Nama-nama tersebut kemudian ditabulasi berdasarkan jumlah dukungan.
Namun, perolehan suara terbanyak tidak serta-merta menjadikan seorang kandidat sebagai Ketua Umum PBNU terpilih.
"Setelah ditabulasi, maka diserahkan ini kepada Rais Aam atau AHWA. Kami memang belum tahu draft sebenarnya dari mekanisme itu. Mungkin ini menjadi catatan, tapi ini adalah butuh pembahasan di tingkat Muktamar saat pelaksanaan," ungkapnya.
Menurut Masduki, detail mekanisme pemilihan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dalam forum Muktamar ke-35 NU.
Hal terpenting, seluruh proses pemilihan dapat menghasilkan keputusan yang menjaga keutuhan dan kerukunan organisasi.
