BANGKAPOS.COM - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan kritikan tajam terkait wacana perubahan kebijakan pengelolaan BPJS Kesehatan.
Dalam amanatnya saat memimpin upacara HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026), Megawati mengingatkan bahwa program jaminan sosial tersebut sejatinya dirancang untuk melayani rakyat kecil.
Megawati meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan untuk tidak mengotak-atik keberadaan BPJS, melainkan memperbesar alokasi anggarannya.
Baca juga: Update Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia Per 17 Agustus 2026, Sebelum Bepergian Cek di Sini
Simak poin-poin tegas pidato Megawati mengenai jaminan kesehatan dan amanat pelayanan dasar pemerintah selengkapnya di sini.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dia menyebut program tersebut sebelumnya diinisiasi dirinya untuk membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, guna mendapatkan akses layanan kesehatan. Namun, menurutnya, saat ini keberadaan BPJS Kesehatan mulai diotak-atik.
"Saya loh yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik, sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak, rakyat jelata, yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang," kata Megawati dalam amanatnya saat memimpin upacara HUT ke-81 RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026).
Megawati pun meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan untuk memastikan keberlanjutan program BPJS Kesehatan. Dia juga berharap agar alokasi anggarannya ditambah.
“Tolong dengarkan ya, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, (Kementerian) Keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada, dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak,” tegasnya, dipantau dari siaran kanal YouTube PDI Perjuangan.
Lebih lanjut, Megawati menekankan dirinya tidak sedang mencari pengakuan atas program tersebut.
Dia hanya menyampaikan, program BPJS tersebut dibuat berdasarkan kepedulian dan nurani untuk membantu rakyat kecil.
"Saya nggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya. Saya sedih melihat rakyat itu menjual ini, menjual itu," tuturnya.
Megawati kemudian menceritakan pengalamannya saat melihat langsung seorang ibu menangis di rumah sakit karena tidak bisa membiayai pengobatan anaknya, lantaran sang suami sedang berupaya mencari uang.
"Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, 'Ada apa Bu kok anaknya sakit?' 'Bapaknya belum kembali.' 'Lho kenapa?' 'Cari duit Bu, ini sudah mesti diberi duit. Kalau tidak, tidak bisa masuk,'" tutur Megawati.
Ketua Umum PDIP itu pun kembali menegaskan tugas pemerintah yakni memberikan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar, harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Itu seharusnya kerja dari pemerintah Republik Indonesia," tandasnya.
Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri, atau yang lebih dikenal sebagai Megawati Soekarnoputri, mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Presiden wanita pertama Republik Indonesia.
Ia menjabat sebagai Presiden ke-5 RI pada periode 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-8 RI.
Sebagai putri dari Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno, Megawati memainkan peran sentral dalam dinamika politik tanah air, khususnya pada era Transisi Demokrasi dan Reformasi, hingga menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Profil Singkat
Nama Lengkap: Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri
Tempat, Tanggal Lahir: Yogyakarta, 23 Januari 1947
Ayah: Ir. Soekarno
Ibu: Fatmawati
Jabatan Penting:Presiden ke-5 Republik Indonesia (2001–2004)
Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia (1999–2001)
Ketua Umum PDI Perjuangan (1999–sekarang)
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
(Kompas/Bangkapos.com)
