Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU – Keberadaan bangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di samping baruga Kantor Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, menjadi sorotan karena belum difungsikan secara optimal.

Bangunan yang sebelumnya disiapkan untuk menunjang kegiatan koperasi tersebut kini belum digunakan sesuai peruntukannya.

Anggota DPRD Palu, Rusman Ramli, mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan lokasi dan luas bangunan.

Baca juga: HUT ke-81 RI, 2.534 Warga Binaan Sulteng Terima Remisi, 23 Langsung Bebas

Hal itu disampaikannya seusai pelaksanaan reses caturwulan II tahun sidang 2026 di baruga Kantor Kelurahan Talise, Jalan Suprapto, Selasa (18/8/2026).

Menurut Rusman, persoalan KMP di Kota Palu secara umum masih berkaitan dengan ketersediaan lahan.

“Terkait persoalan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Palu ini ada pada masalah lahan. Untuk koperasi yang di samping baruga kantor ini merupakan inisiatif pemerintah kelurahan,” ujar Rusman.

Ia menjelaskan, bangunan KMP di Kelurahan Talise dibangun berdasarkan inisiatif pemerintah kelurahan.

Pada saat pembangunan dilakukan, petunjuk pelaksanaan (juklak) terkait KMP belum diterapkan secara menyeluruh.

“Kemarin belum ada juklaknya, sehingga struktur koperasi ini masih terkendala,” katanya.

Rusman menilai keberadaan bangunan saja belum cukup untuk memastikan KMP dapat berjalan.

Diperlukan penyesuaian dengan ketentuan dan skema pembentukan koperasi yang telah ditetapkan.

Ia juga menyinggung keberadaan koperasi petani garam di Kelurahan Talise yang telah berjalan.

Namun, koperasi tersebut hingga kini belum mendapatkan proses akuisisi untuk masuk dalam skema Koperasi Merah Putih.

“Kita tahu kan skema pembentukan koperasi Merah Putih, koperasi yang ada maka itu yang dilanjutkan. Tetapi belum diakuisisi,” jelasnya.

Warga Keluhkan Masalah Sampah

Selain persoalan KMP, pelaksanaan reses Rusman Ramli di Kelurahan Talise juga menjadi wadah bagi masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi.

Salah satu keluhan disampaikan warga berkaitan dengan persoalan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Baca juga: Jatuh Saat Tarik Tambang di Morowali, Emak-emak Ini Bangkit Lagi hingga Raih Kemenangan

Rusman mengatakan, persoalan tersebut diduga berkaitan dengan miskomunikasi antara pekerja padat karya dan petugas yang mengoperasikan armada pengangkut sampah.

“Tadi sudah disampaikan juga oleh anggota padat karya terkait permasalahan di lapangan, ini akan kami koordinasikan,” ujarnya.

Rusman berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah terkait agar persoalan sampah dapat segera dicarikan solusi.

Menurutnya, reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menyampaikan tindak lanjut atas aspirasi yang masuk.(*)