TRIBUNBANTEN.COM – Masyarakat kini dapat mengecek desil Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026 secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Informasi mengenai desil penting diketahui karena menjadi gambaran posisi kesejahteraan sosial dan ekonomi sebuah keluarga.
Data tersebut juga menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Pengecekan desil DTSEN 2026 dapat dilakukan melalui layanan resmi pemerintah, baik melalui situs Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) maupun laman DTSEN Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga: 3.567 Sarjana Kabupaten Tangerang Menganggur pada 2025, BPS Ungkap Penyebabnya
Masyarakat cukup menyiapkan NIK yang tercantum pada KTP untuk mengetahui data desil yang tercatat.
Cara Cek Desil DTSEN 2026 di Cek Bansos Kemensos
Salah satu cara untuk mengetahui desil DTSEN adalah melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.
Berikut langkah-langkahnya:
Masyarakat perlu memastikan NIK yang dimasukkan sudah sesuai dengan data pada KTP agar proses pencarian dapat dilakukan dengan benar.
Cara Cek Desil DTSEN 2026 melalui BPS
Selain melalui Cek Bansos Kemensos, pengecekan desil DTSEN 2026 juga dapat dilakukan melalui layanan DTSEN BPS.
Berikut caranya:
Dengan dua pilihan layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui kelompok desil yang tercatat dalam DTSEN.
Apa Itu Desil DTSEN?
Desil DTSEN merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.
Data tersebut dibagi menjadi 10 kelompok atau desil, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10.
Secara umum, Desil 1 menunjukkan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Informasi desil menjadi penting karena dapat digunakan pemerintah sebagai bagian dari dasar penentuan sasaran program perlindungan sosial dan bantuan kepada masyarakat.
Apakah Desil DTSEN Bisa Berubah?
Status desil DTSEN tidak bersifat permanen. Desil dapat berubah mengikuti kondisi sosial dan ekonomi sebuah keluarga.
Perubahan kondisi pekerjaan, pendapatan, maupun keadaan ekonomi keluarga dapat membuat data kesejahteraan perlu diperbarui.
Karena itu, masyarakat yang menemukan data tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran atau perbaikan data melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah.