TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,201 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp2,231 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Penyampaian arah kebijakan anggaran ini dipaparkan langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 DPRD Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Lemlai Suri, Tanjung Selor, Selasa (18/8/2026).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie tersebut beragendakan penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kaltara 2027.

Gubernur Zainal menegaskan, penyusunan rancangan anggaran ini mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara 2027 yang mengusung tema Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.

"Setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengalokasian anggaran menerapkan prinsip money follows program, artinya difokuskan pada program yang memiliki manfaat nyata dan mendukung prioritas pembangunan," ujarnya.

Baca juga: DPRD Kaltara akan Pelajari Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti PAD

Selain pendapatan dan belanja, Pemprov Kaltara juga memproyeksikan Pembiayaan Netto sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Alokasi belanja daerah dipastikan tetap memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar serta bersinergi dengan program prioritas nasional.

Penyusunan APBD 2027 ini dilakukan di tengah tren positif kinerja ekonomi Kaltara. Tercatat, pada Triwulan I-2026 ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen (yoy) disokong sektor konstruksi, sementara inflasi Juli 2026 terjaga di angka 2,00 persen, dan tingkat kemiskinan per Maret 2026 berhasil ditekan hingga 5,18 persen.

Berlandaskan capaian tersebut, Pemprov Kaltara menetapkan sejumlah target indikator makro untuk tahun 2027 yakni Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6 persen, kemudian Tingkat Kemiskinan sebesar 4,20 persen. Semenatara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka sebanyak 3,72 persen dan Indeks Modal Manusia sebesar 0,58.

Untuk mencapai target tersebut, APBD 2027 bakal ditopang oleh delapan program unggulan daerah, meliputi pengembangan SDM sehat dan cerdas, pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan, serta pengembangan pangan dan agribisnis.

Selain itu, Pemprov Kaltara juga memfokuskan pada pembangunan ekonomi hijau dan biru, pengembangan pariwisata dan budaya, akselerasi konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.

"Kami dari Pemprov Kaltara berharap agar pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama legislatif dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan anggaran yang tepat sasaran, sehingga APBD tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan birokrasi, tetapi benar-benar menjadi mesin penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kaltara," tandasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu