Situasi politik Ukraina kembali menjadi sorotan di tengah perang yang masih berlangsung dengan Rusia.

Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, menyerukan agar pemerintah menyiapkan mekanisme yang memungkinkan pemilu tetap digelar meski perang belum berakhir.

Seruan itu disampaikan Fedorov dalam sebuah video yang dirilis pada 18 Agustus 2026.

Ia menilai proses demokrasi di Ukraina harus dipulihkan dan tidak boleh menjadi korban perang.

Menurut Fedorov, Ukraina perlu memiliki mekanisme pemilu yang legal, aman, dan realistis.

Mekanisme tersebut juga harus memastikan seluruh warga tetap dapat menggunakan hak politik mereka, termasuk para tentara, warga Ukraina yang berada di luar negeri, serta masyarakat yang tinggal di wilayah garis depan.

Seruan ini muncul di tengah kondisi Ukraina yang masih berada dalam perang dan pemberlakuan darurat militer.

Situasi tersebut menjadi salah satu hambatan hukum dan praktis bagi penyelenggaraan pemilu.

Namun, pernyataan Fedorov bukan berarti Ukraina telah memutuskan untuk segera menggelar pemilu.

Ia lebih mendorong pemerintah untuk mulai menyiapkan aturan dan mekanisme yang memungkinkan proses demokrasi berlangsung secara legal dan aman meski perang masih berlanjut.

Di tengah munculnya kembali wacana pemilu, Presiden Volodymyr Zelenskyy juga tengah melakukan penataan di pemerintahan.

Zelenskyy telah menunjuk Yevhenii Khmara sebagai pengganti Fedorov di Kementerian Pertahanan.

Pergantian tersebut sekaligus menambah dinamika politik di Kyiv, ketika pemerintah Ukraina masih harus menghadapi tantangan perang sekaligus menjaga keberlangsungan pemerintahan dan proses demokrasi.

Seruan pemilu dari Mykhailo Fedorov pun kembali membuka perdebatan mengenai masa depan demokrasi Ukraina di tengah perang.

Bagi Kyiv, tantangannya bukan hanya menentukan kapan pemilu dapat digelar, tetapi juga memastikan proses tersebut berlangsung secara sah, aman, dan tetap memberikan hak politik kepada seluruh warga Ukraina. 

Sementara itu, perang dengan Rusia masih terus berlangsung, membuat setiap keputusan politik di Kyiv memiliki konsekuensi besar bagi masa depan Ukraina. (*)

Program: Tribunnews Update
Editor Video: Ni'amu Shoim Assari Alfani
Uploader: Ramadhan Aji Prakoso