TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mengizinkan kewarganegaraan ganda secara selektif dan terbatas bagi talenta Indonesia yang berada di luar negeri.

Ketua DPP PSI Bidang Hubungan Luar Negeri, Cheryl Tanzil, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keterikatan diaspora dengan Indonesia sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya manusia Indonesia yang memiliki pengalaman dan kompetensi global.

“Gagasan ini merupakan langkah progresif dan menunjukkan kedewasaan pemerintah dalam melihat kewarganegaraan tidak semata-mata dalam kerangka administratif, tetapi juga bagian dari strategi mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia,” kata Cheryl Tanzil, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Cheryl, persaingan antarnegara dalam menarik talenta terbaik semakin ketat.

Sebab itu, Indonesia perlu memiliki kebijakan yang mampu mempertahankan hubungan dengan warga diaspora yang memiliki keahlian, pengalaman, maupun prestasi di tingkat internasional.

“Banyak warga negara Indonesia yang belajar, bekerja, atau berkarier di luar negeri dan berpotensi besar untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan tanah air,” ucap Cheryl.

Ia menilai warga Indonesia yang mengembangkan karier di luar negeri seharusnya tidak dihadapkan pada pilihan antara mengejar kesempatan global dan mempertahankan ikatan dengan Indonesia.

“Karena itu, prinsip bahwa talenta Indonesia tidak seharusnya dipaksa memilih antara kesempatan berkembang secara global dan ikatan dengan Indonesia patut mendapat apresiasi,” ujarnya.

Meski demikian, Cheryl menekankan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus dilakukan secara terukur.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan terdapat aturan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat memperoleh kewarganegaraan ganda serta hak dan kewajiban yang menyertainya.

“Tentu, pelaksanaannya harus dirancang secara hati-hati, selektif, dan transparan. Kriteria penerima, bidang keahlian yang diprioritaskan, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengawasan perlu diatur dengan jelas agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional,” ujar Cheryl.

Selain bagi talenta Indonesia di luar negeri, PSI berharap kebijakan kewarganegaraan ganda juga dapat memberikan ruang bagi anak-anak yang lahir dari pasangan berbeda kewarganegaraan.

“Ke depan, PSI berharap, kewarganegaraan ganda ini juga bisa dimiliki anak-anak pasangan beda warga negara,” katanya.

Menurutnya, anak dari pasangan berbeda kewarganegaraan seharusnya memiliki kesempatan untuk tetap mempertahankan ikatan kewarganegaraan dengan kedua orang tuanya.

“Anak-anak tersebut tidak semestinya kehilangan hak untuk memiliki ikatan kewarganegaraan dengan kedua orang tuanya hanya karena aturan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ganda menyediakan pilihan pendidikan yang lebih luas, termasuk kemungkinan memperoleh hak atau fasilitas yang diperuntukkan bagi warga negara bersangkutan,” pungkasnya.

Sebelumnya, usulan terkait dwi kewarganegaraan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat. 

Usulan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengoptimalkan potensi diaspora Indonesia, khususnya mereka yang memiliki kemampuan dan prestasi di bidang strategis, agar tetap dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

“Hari ini saya sampaikan ke dewan saran Pemerintah Indonesia, saran kami, untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di antara mereka, terdapat talenta dengan keahlian di berbagai bidang yang dinilai dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional.

Ia mencontohkan, talenta dan keahlian tersebut meliputi dokter, insinyur, peneliti, ahli kecerdasan buatan, pemain bola hingga atlet profesional kelas dunia.

"Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia,” ungkap Prabowo.

Kepala Negara menilai sebagian diaspora Indonesia terpaksa mengambil kewarganegaraan negara lain karena tuntutan karier, keluarga maupun pengabdian mereka di luar negeri.

Ia menyatakan Indonesia tak semestinya membiarkan talenta-talenta terbaik tersebut memilih antara kesempatan untuk berkarier di tingkat global dengan ikatan mereka terhadap Indonesia.

"Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air,” ungkap dia.

Berkenaan dengan itu, pemerintah mengajukan perubahan undang-undang untuk membuka ruang kewarganegaraan ganda secara terbatas.

Prabowo menekankan kebijakan tersebut nantinya tidak berlaku secara umum. Pemerintah akan menerapkannya secara selektif.

Aturan ini ditujukan bagi WNI bertalenta istimewa yang dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. 

Pemberian kewarganegaraan ganda juga tidak diberikan secara serampangan. Namun akan melewati proses uji integritas, kewajiban jelas, serta mempertimbangkan kepentingan dan keamanan negara.

"Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional,” kata dia.

Baca juga: Soroti Wacana Kewarganegaraan Ganda, Anggota DPR Ingatkan Masalah Migrasi Talenta

"Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara,” imbuh Prabowo. (*)