TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara kini sedang mematangkan pengkajian serta rasionalisasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi alokasi dana daerah sekaligus memaksimalkan perputaran ekonomi bagi masyarakat lokal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, menyampaikan ebagai tuan rumah Porprov II Kaltara yang dihadiri kontingen dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, persiapan teknis serta fasilitas pendukung terus dimatangkan. Selain menjadi sarana pembinaan atlet menuju tingkat nasional, ajang ini dirancang untuk menggerakkan sektor ekonomi warga.
"Kita merencanakan bagaimana persiapan ini semua bisa disiapkan dengan baik, mulai dari venue hingga dukungan fasilitas yang mungkin digunakan oleh masyarakat, seperti hunian yang bisa disewakan atau dikontrakkan kepada tim maupun suporter," ujar Ernes Silvanus saat dikonfirmasi.
Penyesuaian anggaran ini berjalan seiring dengan kepastian jadwal baru pelaksanaan ajang multi-event tersebut. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kaltara dan KONI Kaltara, jadwal Porprov II Kaltara di Kabupaten Malinau yang semula direncanakan pada September 2026 resmi digeser ke 10 November 2026. Penundaan jadwal diputuskan untuk memberi waktu pematangan teknis bagi pengurus provinsi cabang olahraga, khususnya terkait kelengkapan dokumen Technical Handbook (THB).
Baca juga: Pemprov Kucur Rp2 Miliar untuk Porprov Kaltara, Zainal Paliwang Sentil soal Rangkap Jabatan Cabor
Pemkab Malinau mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam penyediaan akomodasi, katering, serta jasa pendukung lainnya. Skema ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif di Malinau selama pelaksanaan event berlangsung.
Selain kesiapan fasilitas olahraga, penyesuaian perhitungan anggaran juga dilakukan agar seluruh alokasi dana memberi imbal balik positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Efisiensi dilakukan pada sektor teknis tanpa mengurangi standar pelayanan bagi para atlet dan tamu yang datang dari 48 cabor serta 2 cabor eksibisi yang akan dipertandingkan.
"Tapi kita juga harus melakukan perhitungan bahwa efek dari kegiatan itu terhadap UMKM dan ekonomi daerah juga harus kita kaji, sehingga semua aspek yang bersumber dari APBD itu berefek kembali pada akhirnya," lanjutnya.
Penataan skema efisiensi ini turut melibatkan koordinasi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Malinau.
Seluruh dinas teknis diminta memetakan potensi penerimaan warga serta memastikan fasilitas umum yang akan digunakan kontingen daerah lain terdata dengan baik.
Baca juga: Pelaksanaan Porprov II Kaltara di Malinau Diundur dari September ke November 2026, Ini Alasannya
Penyelenggaraan Porprov II Kaltara di Kabupaten Malinau ini menjadi momentum penting bagi pembinaan prestasi olahraga regional sekaligus stimulus ekonomi daerah.
Melalui skema kolaborasi ini, pemerintah daerah bertugas menyiapkan infrastruktur dan regulasi pendukung, sementara warga diberi ruang untuk memanfaatkan peluang ekonomi dari kehadiran para kontingen dan pendukung.
"Karena selain ini memang ajang untuk menunjukkan prestasi para atlet yang ada di Kalimantan Utara dari hasil pembinaan di masing-masing kabupaten dan kota, kita juga memastikan pergerakan ekonomi kreatif ikut tumbuh," jelasnya.
Kehadiran ribuan atlet dan official di Malinau pada November mendatang menjadi peluang baru bagi sektor jasa dan pariwisata lokal. Selama ini, ajang olahraga tingkat provinsi kerap menjadi pendorong utama peningkatan aktivitas transaksi ekonomi di kawasan pusat kabupaten.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
