Tribunlampung.co.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah saat ini masih mengkaji rencana kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite khusus bagi kelompok masyarakat mampu yang masuk dalam desil 9 dan 10 pada Rabu (19/8/2026).

Bahlil menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi yang ditetapkan pemerintah, sehingga aturan pembelian Pertalite di lapangan masih tetap mengacu pada ketentuan batas harian yang berlaku saat ini.

Dalam ketentuan yang berjalan sekarang, skema pembelian BBM bersubsidi dibatasi maksimal 200 liter per hari untuk angkutan bus dan truk, serta maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi biasa.

Pembatasan ini dirancang karena masyarakat yang tergolong dalam kelompok desil 9 dan 10 memiliki tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam populasi, sehingga dinilai tidak lagi layak menikmati subsidi negara.

Bahlil mengingatkan agar golongan masyarakat berekonomi mampu tidak mengambil hak rakyat kecil dan membiarkan subsidi BBM disalurkan tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Rencana pembatasan bertahap ini juga mendapat pengawalan dari Komisi XII DPR RI yang mendesak pemerintah menyiapkan akurasi data sosial ekonomi serta ketersediaan saluran pengaduan bagi warga sebelum aturan resmi diberlakukan.

Guna mencegah kekeliruan data penerima di lapangan, verifikasi cermat dan sosialisasi masif terus dimatangkan pemerintah agar masyarakat menengah ke bawah tidak kehilangan akses terhadap ketersediaan Pertalite.

Baca selengkapnya Bahlil: Larangan Masyarakat Desil 9-10 Beli Pertalite Masih Dikaji