TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Potensi kerawanan akibat musim kemarau dan fenomena kekeringan kini menjadi fokus mitigasi lintas instansi di lingkungan daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini memastikan integrasi data teknis antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meminimalkan dampak krisis air dan pangan.
Kepala Pelaksana BPBD Malinau, Iwan Darma Yuana, menegaskan kesiapsiagaan di tingkat tapak terus ditingkatkan.
"Potensi karhutla itu tetap ada dan bencana tidak bisa diduga. Kami terus meneruskan informasi peringatan dini dari BMKG ke tingkat kecamatan dan desa," ujarnya.
Baca juga: Musim Panas Terik, Semua Kecamatan di Malinau Kaltara Rawan Karhutla
Selain ancaman karhutla, fokus mitigasi kini diperluas pada potensi gangguan rantai pasok dan ketahanan pangan.
Penurunan debit air sungai akibat kemarau panjang dinilai berpotensi menghambat transportasi barang ke wilayah pedalaman.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau, Ernes Silvanus, menyampaikan cuaca panas ekstrem beberapa waktu terakhir telah berdampak pada sektor pertanian, peternakan, hingga kelancaran jalur distribusi logistik.
Surutnya jalur perairan dinilai berpotensi memicu kenaikan harga barang di daerah.
"Kita tahu beberapa waktu ini kekeringan, panas, lalu berefek kepada distribusi air. Itu berpengaruh kepada tanaman, ternak, dan mempengaruhi aktivitas transportasi sungai masyarakat sehingga air semakin surut dan berpengaruh kepada ekonomi, bahkan berpotensi menjadi inflasi," katanya, Rabu (19/8/2026).
Kerawanan transportasi air paling terasa di wilayah pedalaman, seperti kawasan Sungai Tubu, Sungai Boh, hingga wilayah Apau Kayan dan daerah aliran Sungai Bahau.
Saat surut, perlintasan giram atau jeram di sungai-sungai besar berubah dangkal dan berbatu sehingga perahu motor warga sulit melintas dan kerap terkandas.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada terhambatnya pengiriman pasokan bahan pokok dan kebutuhan harian masyarakat.
Oleh karena itu, Sekda Malinau menginstruksikan dinas dinas teknis untuk menginventarisasi stok pangan serta memetakan kembali jalur pasokan prioritas.
Integrasi data antar-OPD dilakukan untuk menyusun simulasi penanganan cepat di lapangan.
Langkah ini disiapkan agar jajaran daerah dapat merespons secara mendadak jika terjadi krisis air bersih, ancaman gagal panen, maupun hambatan distribusi bahan pokok.
"Kami coba menyatukan data dan OPD-OPD terkait sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Seminimalnya kalau terjadi sesuatu kita bisa melakukan simulasi langkah-langkah yang bisa kita lakukan dengan cepat," jelas Ernes.
Dukungan sarana teknis, kelaikan peralatan kebencanaan, serta kesiapan perangkat sumber daya manusia di lapangan dipastikan siap menyokong penanganan darurat hingga situasi kembali normal.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
