TRIBUNKALTIM.CO - Kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN 2027 diproyeksikan turun lebih dari separuh dibandingkan alokasi tahun 2026.
Pemerintah menetapkan volume subsidi BBM tertentu sebesar 20,09 juta kiloliter untuk tahun depan, dari 48,43 juta kiloliter pada tahun ini.
Rencana penurunan kuota tersebut dikonfirmasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bagian dari kebijakan pengendalian subsidi energi.
Salah satu BBM yang menjadi perhatian dalam pengetatan penyaluran adalah Pertalite.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Feri Ardianto mengatakan penyusutan kuota berkaitan dengan langkah pemerintah mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi.
Baca juga: Kemenkeu Pastikan Kuota BBM Subsidi 2027 Turun, Penyaluran Pertalite Diperketat
Penjelasan itu disampaikannya dalam paparan arsitektur RAPBN 2027 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Feri membenarkan terkait menyusutnya kuota subsidi BBM hingga sekitar 20 juta kiloliter pada tahun depan.
Ia mengatakan bahwa hal tersebut sejalan dengan langkah pengendalian yang sedang dirancang oleh kementerian terkait.
"Jadi kalau Bapak, rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop pertemuan Menteri SDM dan Menteri Keuangan kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," ungkap Feri.
Lebih lanjut, Feri menegaskan bahwa rencana pengetatan inilah yang membuat target kuota penyaluran akan ditekan ke depan.
"Jadi mungkin itu salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tegasnya.
Kabar mengenai turunnya kuota BBM bersubsidi ini menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, meski volume kuotanya diproyeksikan turun secara drastis, alokasi nilai anggaran subsidi energi di dalam buku RAPBN 2027 justru tercatat mengalami kenaikan.
Pengendalian BBM bersubsidi ini merupakan salah satu dari sembilan kebijakan strategis fiskal yang dijalankan Kemenkeu untuk memitigasi ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah berupaya menjaga APBN agar tetap berfungsi sebagai shock absorber atau peredam kejut dengan mempertahankan stabilitas BBM bersubsidi secara terukur.
Baca juga: Harga BBM Hari Ini Rabu 19 Agustus Seluruh Indonesia, Penjualan Pertamax di SPBU Balikpapan Turun
Melalui optimalisasi belanja ini, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap aman pada kisaran 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan outlook tahun 2026 sebesar 2,85 persen.
Diketahui, volume subsidi BBM tertentu dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar 20,09 juta kiloliter.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan total kuota volume BBM bersubsidi pada 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.
Dengan demikian, berdasarkan angka yang dipaparkan pemerintah, kuota BBM bersubsidi turun sekitar 58,51 persen, atau berkurang sekitar 28,34 juta kiloliter. (*)
