SURYA.co.id, BANYUWANGI — Persoalan irigasi menjadi keluhan utama petani Banyuwangi saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20/8/2026).
Dalam agenda Jagongan Bareng bersama Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan petani se-Banyuwangi itu, sejumlah perwakilan petani menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait pasokan air pertanian.
Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, menyatakan siap mengawal aspirasi tersebut hingga ke pemerintah pusat.
Salah satu aspirasi disampaikan Dianto, petani asal Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
Ia meminta pemerintah mempercepat pembangunan atau perbaikan saluran irigasi agar pasokan air tetap tersedia ketika terjadi musim kemarau panjang.
“Kami mohon kepada Pak Menteri agar masalah ini bisa segera diselesaikan,” ujar Dianto.
Baca juga: Harga Daging Ayam di Banyuwangi Melonjak, Pedagang Khawatir Pembeli Beralih
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dan Tenaga Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran, Murtadho.
Ia meminta dilakukan normalisasi saluran irigasi sekunder karena sedimentasi lumpur yang menumpuk telah menghambat aliran air menuju lahan pertanian.
Petani juga mengusulkan agar pembangunan maupun perbaikan saluran air pertanian melibatkan masyarakat melalui skema swakelola atau padat karya.
Tain, perwakilan HIPPA asal Tegalsari, menyebut mekanisme tersebut dinilai dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Permintaan kami dari HIPPA, kalau ada pembangunan irigasi dari pemerintah, sebisa mungkin dilaksanakan secara swakelola,” kata Tain.
Sementara itu, Hariyadi, petani asal Muncar, berharap perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Mendung segera direalisasikan.
Beragam persoalan tersebut menunjukkan kebutuhan petani Banyuwangi bukan hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga kepastian pasokan air untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian.
Menanggapi aspirasi tersebut, Zulhas meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi segera menyusun surat resmi berisi berbagai usulan petani.
Surat tersebut diminta ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan tembusan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Dengan begitu, kata Zulhas, kebutuhan perbaikan infrastruktur pengairan yang dinilai vital bagi pertanian dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.
“Saya yang akan mengawal langsung. Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal membuat surat dan tembuskan kepada saya,” tegas Zulhas.
Ia menegaskan perbaikan irigasi menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian.
Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar petani tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha taninya.
“Presiden sudah memerintahkan agar petani tidak boleh susah. Kalau irigasi rusak, harus cepat diperbaiki,” kata Zulhas.
Selain persoalan irigasi, Zulhas menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan petani.
Pemerintah pusat, menurutnya, berkomitmen menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan kesejahteraan petani.
Salah satunya melalui kebijakan untuk tidak lagi melakukan impor beras.
Penguatan sektor pertanian juga akan didukung melalui optimalisasi peran Koperasi Desa Merah Putih mulai akhir September mendatang.
Koperasi tersebut nantinya diarahkan untuk membantu mengamankan harga gabah minimal Rp 6.500 per kilogram.
Selain itu, koperasi juga akan mendukung penyaluran pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan), hingga penyediaan fasilitas cold storage.
Zulhas menegaskan, keberhasilan ketahanan pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari kondisi petani.
“Kita bisa makan kalau petaninya sehat dan makmur. Yang harus maju dan mendapatkan manfaat adalah petani Indonesia,” kata Zulhas.
