TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut upaya menekan polusi udara tidak akan membuahkan hasil maksimal bila sumber emisi dari wilayah penyangga masih dibiarkan.
Ia pun menyoroti industri di sekitar Jakarta yang masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar.
“Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini, terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara.
Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” ucapnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Pramono turut menyoroti keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU) Suralaya yang berada di kawasan Banten.
Penggunaan bahan bakar yang dinilai tidak ramah lingkungan itu disebut Pramono masih menjadi salah satu sumber emisi yang perlu mendapat perhatian.
“Problemnya bukan hanya semata-mata transportasi ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di selingkaran Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya yang menggunakan bahan bakar uang masih tidak ramah lingkungan,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, selama ini Pemprov DKI telah melakukan berbagai upaya untuk menekan emisi dari sektor transportasi.
Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, serta meningkatkan penggunaan kendaraan listrik.
Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup apabila industri di wilayah penyangga Jakarta masih menggunakan energi berbahan bakar batu bara.
“Apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi ke transportasi umum.
Menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan kalau di suburban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan untuk industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara,” ujarnya.
Ia pun berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat memperkuat koordinasi untuk mengendalikan sumber emisi yang berasal dari wilayah sekitar Jakarta.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan sejumlah program untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi, salah satunya melalui penambahan armada bus listrik.
“Jakarta sendiri saya menargetkan di tahun 2030, yang sekarang ini pada saat saya bicara ini kurang lebih 500 bus elektrik, saya menargetkan di 2030 adalah 10.000 lebih bus elektrik,” ujarnya.
Selain bus listrik, Pemprov DKI juga akan mendorong penggunaan kendaraan berbasis hidrogen dan hibrida.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan transportasi rendah emisi sekaligus mendukung upaya pengendalian polusi udara di Jakarta.
Sementara itu, konektivitas transportasi umum di Jakarta saat ini disebut telah mencapai 93 persen. Penggunaan transportasi umum juga meningkat menjadi lebih dari 31 persen, dari sebelumnya sekitar 23 persen.
Menurut Pramono, peningkatan tersebut menunjukkan kebijakan mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum mulai memberikan dampak.
