TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG — Kabar mengejutkan mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beredar di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/8/2026).
Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bogor) sempat dikabarkan tidak bisa dihubungi.
Isu dugaan OTT ini bermula ketika sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bogor, baik dari unsur dinas maupun badan, disebut-sebut terjaring oleh lembaga antirasuah tersebut.
Baca juga: KPK Temukan Celah Potensi Korupsi MBG, Soroti Transparansi Yayasan Mitra
Salah seorang pejabat teras Pemkab Bogor lantas bergerak cepat untuk memastikan kebenaran kabar selentingan itu.
"Ada info seperti itu, saya pun akan memastikan kabar selentingan tersebut," kata pejabat tersebut kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Dari puluhan pejabat eselon II yang coba dihubungi untuk mengecek situasi, tercatat ada enam kepala dinas maupun badan yang awalnya tidak dapat dihubungi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rocmat Jatnika, kemudian memberikan penjelasan resmi terkait para pejabat yang sempat hilang kontak tersebut.
Menurut Ajat, seiring berjalannya waktu, sebagian besar pejabat sudah kembali memberikan kabar.
"Tadi pagi memang ada 6 orang yang belum bisa dihubungi, namun beberapa orang pejabat esselon dua, ada beberapa yang menghubungi saya, mereka ada yang sedang dinas luar, rapat dan kegiatan dinas lainnya," tutur Ajat kepada wartawan, Kamis (20/8/2026) sore.
Ajat mengaku sangat menghormati langkah yang sedang diambil oleh KPK. Hingga saat ini, ia menyebut belum ada keterangan resmi dari kantor KPK di Kuningan, Jakarta, serta belum mengetahui perkara apa pun yang dikaitkan dengan para pejabat tersebut.
"Isu atau kabar ini terus berkembang dan saya terus monitor, yang berhak mengabarkan atau merilis KPK. Hingga saat ini, saya ga tau ada perkara apa? dan semoga ASN Kabupaten Bogor menyadari bahwa zaman sudah berubah," ucap Ajat.
KPK Bantah OTT
Menanggapi simpang siur informasi yang meresahkan masyarakat tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, akhirnya angkat bicara.
Ia memastikan bahwa kabar atau informasi yang menyebutkan adanya peristiwa OTT di wilayah Kabupaten Bogor adalah tidak benar.
Kendati demikian, Budi membenarkan bahwa pihak KPK memang sedang menjalankan kegiatan lain di wilayah Kabupaten Bogor pada waktu yang bersamaan.
"Kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar, adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut benar ada. Namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," tutur Budi kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Pihak KPK belum merinci bentuk kegiatan yang sedang dilakukan karena masih mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengumumkannya kepada publik. Budi berjanji lembaganya akan menyampaikan penjelasan secara transparan jika seluruh proses telah rampung.
"Apabila informasi terkait kegiatan KPK di Kabupaten Bogor sudah dapat disampaikan, maka kami akan memberikan penjelasan secara terbuka atau transparan kepada masyarakat," pungkasnya.
