Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Angka pengangguran boleh saja mencatatkan penurunan, namun Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) enggan buru-buru berpuas diri. 

Pasalnya, struktur ketenagakerjaan saat ini masih didominasi oleh sektor informal yang porsinya bertahan tinggi di angka 59 persen, berbanding 41 % pada sektor formal.

​Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi merinci, pada tahun 2019 sebelum pandemi, proporsi pekerja informal berada di angka 55,7 % . 

Baca juga: Alarm Pasar Kerja 2026, Guru Besar UI Desak Pemerintah Perbaiki Iklim Bisnis dan Berantas Premanisme

Memasuki periode 2020 hingga 2022 saat pandemi COVID-19 melanda, sektor ini menjadi jaring pengaman (lifesaver) utama bagi masyarakat untuk bertahan hidup, hingga proporsinya melonjak dan bertahan di level 59 % pada tahun 2023. 

Tren dominasi ini terus berlanjut hingga periode 2024-2026, di mana porsi pekerja informal tetap bertahan tinggi di angka 59 % , sedangkan sektor formal hanya mampu menyerap 41?ri total tenaga kerja.

Anwar menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan kualitas pekerjaan. 

Menurutnya, lowongan kerja di sektor formal sebenarnya terus tercipta, namun angka penyerapan tenaga kerja belum optimal akibat adanya skill gap dan skill mismatch (ketidaksesuaian kompetensi) antara pencari kerja dan kebutuhan industri.

​"Pekerjaan itu ada, tapi hiring-nya tidak terlalu besar karena masalah skill gap antara ketersediaan keterampilan calon pekerja dengan syarat kompetensi yang diminta dunia usaha,” kata Anwar saat dihubungi wartawan TribunnewsDepok.com (Warta Kota Network), Jumat (14/8/2026). 

“Ini jadi PR bersama dunia pendidikan dan pelatihan," sambungnya.

Untuk membongkar hambatan tersebut, Kemnaker menyiapkan sejumlah langkah strategis mendasar.

Kemnaker akan mengoptimalkan pendataan peluang kerja dalam dan luar negeri guna memetakan kebutuhan industri terkini secara akurat.

Selain itu, pemerintah juga menjadikan program magang nasional sebagai jembatan efektif untuk menutup jurang perbedaan keterampilan calon pekerja dengan syarat jabatan.

Berkaitan dengan tenaga kerja, akan dilakukan program pelatihan vokasi secara masif, termasuk bagi korban PHK, agar memiliki keterampilan segar yang relevan dengan dinamika pasar.

Sementara dalam bidang pendidikan, Kemnaker bekerja sama dengan Kemendikbudristek untuk memetakan lulusan perguruan tinggi, khususnya pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), guna mempercepat alih transisi lulusan ke dunia kerja.

Di sisi lain, Kemnaker menaruh perhatian besar pada para pekerja di sektor informal yang selama ini menjadi jaring pengaman (lifesaver) perekonomian masyarakat. 

Karena sektor ini identik dengan kerentanan perlindungan sosial, pemerintah berkomitmen memperluas jangkauan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

​"Kalaupun mereka mengambil posisi di sektor informal, mereka harus tetap terlindungi. Jika terjadi kecelakaan kerja atau masalah ketenagakerjaan lainnya, ada jaminan sosial yang memproteksi,” pungkasnya. (m38)