Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Penguatan likuiditas dan daya saing Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi salah satu pembahasan utama dalam Seminar Nasional BPD se-Indonesia yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, Jumat (21/8/2026).

Seminar tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Undian Nasional Tabungan Simpeda Periode I Tahun XXXVII-2026 yang diselenggarakan di Provinsi Bengkulu.

Selain seminar, Bank Bengkulu juga menampilkan pameran UMKM yang diisi batu akik, handmade jewelry, kerupuk ikan tenggiri, dan batik besurek. Pameran tersebut turut mewarnai seminar nasional.

Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan BPD dari berbagai daerah di Indonesia, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Para peserta disambut dengan tari persembahan yang diiringi musik dol, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, hingga sambutan.

Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, mengatakan Bank Bengkulu dan Provinsi Bengkulu mendapat kesempatan menjadi tuan rumah rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarbank pembangunan daerah sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi BPD.

“Bank Bengkulu dan Provinsi Bengkulu mendapat kesempatan menjadi tuan rumah rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda yang kurang lebih dilaksanakan 12 tahun sekali,” ujar Iswahyudi dalam sambutannya, Jumat (21/8/2026).

Ia menjelaskan, dari 27 BPD di Indonesia, sebanyak 24 bank memiliki produk Tabungan Simpeda. Kegiatan undian nasional tersebut dilaksanakan secara bergilir dengan dua BPD menjadi tuan rumah setiap tahunnya.

Iswahyudi berharap seminar nasional dapat menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah melalui peran BPD.

Sementara itu, Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menilai persoalan likuiditas BPD tidak hanya berkaitan dengan kondisi internal perbankan, tetapi juga erat kaitannya dengan kapasitas pembangunan ekonomi daerah.

Ia menyebutkan, hingga Juni 2026, total aset 27 BPD telah mencapai sekitar Rp1.043 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.

“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” kata Agus.

Agus menjelaskan, karakteristik likuiditas BPD sangat berkaitan dengan siklus fiskal daerah, transfer ke daerah, APBD, pembayaran aparatur sipil negara (ASN), BUMD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, menurutnya, setiap perubahan kebijakan terkait mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.

Asbanda juga mendorong adanya level playing field bagi BPD. Artinya, BPD yang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra dalam berbagai program pemerintah.

Agus menegaskan BPD tidak meminta perlindungan dari persaingan, tetapi ingin diperkuat agar mampu bersaing melalui kualitas pelayanan, kapabilitas digital, dan tata kelola yang baik.

Selain itu, Asbanda mendorong penguatan posisi BPD sebagai regional development bank atau bank pembangunan regional yang tidak hanya berfungsi sebagai bank komersial milik pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam ekosistem pembiayaan pembangunan daerah.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyambut baik kehadiran para pimpinan dan jajaran BPD dari seluruh Indonesia di Provinsi Bengkulu.

Mian mengatakan kehadiran para delegasi menjadi kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu sekaligus momentum untuk memperkenalkan potensi daerah, termasuk budaya, sejarah, dan keramahan masyarakat Bengkulu.

Menurut Mian, BPD memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan pemerintah daerah, masyarakat, pelaku UMKM, dunia usaha, serta berbagai sektor ekonomi daerah.

“Bank pembangunan daerah bukan sekadar lembaga intermediasi keuangan, tetapi merupakan bagian penting dari ekosistem pembangunan daerah,” ujar Mian.

Ia menilai perubahan ekonomi, perkembangan teknologi digital, tuntutan tata kelola, serta persaingan industri jasa keuangan membuat BPD harus terus melakukan transformasi.

Mian berharap Bank Bengkulu dapat meningkatkan kinerja dan permodalan, memperbaiki kualitas pelayanan, mempercepat transformasi digital, serta semakin aktif mendukung sektor ekonomi produktif di Provinsi Bengkulu.

Ia juga mendorong penguatan sinergi antara Bank Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah kabupaten/kota, OJK, Bank Indonesia, DPR RI, Asbanda, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Rangkaian kegiatan Undian Nasional Tabungan Simpeda Periode I Tahun XXXVII-2026 di Bengkulu kemudian dilanjutkan dengan agenda puncak pengundian hadiah utama. Dalam kegiatan tersebut, hadiah utama yang disiapkan sebesar Rp500 juta, sedangkan hadiah kedua sebesar Rp400 juta untuk masing-masing empat pemenang.

Kegiatan juga dimeriahkan penampilan grup musik Ungu dan dibuka untuk masyarakat umum.

Iswahyudi berharap kegiatan Undian Nasional Tabungan Simpeda dapat semakin dikenal masyarakat luas, termasuk melalui publikasi media dan televisi, sehingga masyarakat semakin memahami produk tabungan yang menjadi salah satu produk utama BPD di Indonesia.