Kesepakatan antara pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengalihkan status pegawai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pemerintah Daerah (Pemda) ke Pemerintah Pusat mendapat tanggapan dari kalangan pendidik.

​Skema pengalihan anggaran dari APBD ke APBN ini dinilai menjadi langkah positif untuk pemerataan beban keuangan daerah.

​Salah seorang guru PPPK di Kota Malang, Dwi Setyorini, menyambut baik rencana perombakan status tersebut. (*)