SURYA.co.id – Penetapan desil 9–10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian setelah sejumlah warga mengaku menemukan ketidaksesuaian antara klasifikasi data dengan kondisi ekonomi yang mereka jalani sehari-hari.
Menariknya, persoalan tersebut tidak selalu muncul karena warga merasa kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial.
Sejumlah warga justru mengatakan mereka tidak berharap mendapatkan bansos. Mereka mempertanyakan mengapa kondisi ekonomi yang menurut mereka pas-pasan justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.
Bagi warga, persoalan utamanya adalah akurasi data. Mereka khawatir klasifikasi yang tidak sesuai kondisi terkini dapat menimbulkan persoalan apabila data tersebut nantinya digunakan sebagai dasar berbagai kebijakan pemerintah.
Salah satu warga yang mengalami hal tersebut adalah Anif Ashar (47), warga Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sehari-hari, Anif berjualan pentol dari garasi kecil di samping rumahnya.
Selain berjualan, Anif juga mengajar mengaji di salah satu pondok pesantren di sekitar tempat tinggalnya. Penghasilan dari aktivitas tersebut tidak tetap.
"Kalau mengajar mengaji ya pendapatannya tidak tentu, yang penting ikhlas," kata Anif di rumahnya, Kamis (20/8/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Anif mengaku heran setelah mengetahui dirinya tercatat dalam DTSEN dengan status desil 9.
Padahal, usaha pentol yang menjadi salah satu sumber penghidupan keluarganya kini hanya menghasilkan omzet sekitar Rp350 ribu dalam sebulan.
"Kalau dulu pernah dapat banyak, setiap minggu bisa habis Rp 1,4 juta untuk kulakan, sekarang kulakannya sebulan sekali, itu pun hanya Rp 350.000," ceritanya, melansir Kompas.com.
Menurut Anif, kondisi penjualannya mengalami penurunan sejak adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menduga perubahan pola konsumsi anak-anak sekolah turut berdampak terhadap penjualan pentol yang selama ini menjadi salah satu pangsa pasarnya.
"Kan anak-anak itu kenyang dapat MBG, jadi jarang mau beli pentol," ujarnya.
Meski omzet menurun, Anif tetap mempertahankan usaha tersebut yang telah dijalaninya selama sekitar lima tahun.
"Mau jualan yang lain juga kondisinya sama, teman-teman banyak yang ngeluh juga jualannya tidak laku, jadi ya daripada harus buka pasar lagi saya telateni saja sedapatnya," ungkapnya.
Baca juga: Masuk Desil 10 Apa Bisa Turun? Begini Cara Mengubahnya Jika Tak Sesuai dengan Kondisi
Anif menegaskan bahwa keberatannya terhadap status desil 9 bukan karena dirinya ingin masuk kelompok penerima bantuan sosial.
Ia justru meminta agar data yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
"Saya tidak mengharap bantuan, tapi ya datanya yang betul, jangan diawur," tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan DTSEN tidak hanya berkaitan dengan siapa yang berhak menerima bantuan. Bagi warga seperti Anif, klasifikasi sosial ekonomi juga menyangkut bagaimana pemerintah membaca kondisi kehidupan mereka.
Anif bahkan menduga status desil 9 yang tercantum dalam datanya mungkin berkaitan dengan riwayat penggunaan identitasnya untuk keperluan transaksi kendaraan.
"Apa karena KTP saya pernah dipinjam untuk beli mobil, tapi itu dulu, sekarang nyatanya saya juga tidak punya mobil," kelakarnya.
Dugaan tersebut belum dapat menjadi kesimpulan mengenai penyebab penetapan desil Anif. Namun, cerita itu memperlihatkan satu persoalan penting: kondisi ekonomi seseorang dapat berubah, sementara data yang menjadi dasar klasifikasi perlu terus diperbarui agar tetap relevan.
Keluhan serupa datang dari Bayu Prastowo, warga Ngampilan, Kota Yogyakarta. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya tercatat dalam desil 10.
Bayu bekerja secara mandiri sebagai penyunting video. Ia menilai penghasilannya tidak sesuai dengan gambaran kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
"Enggak cocok, kok bisa masuk Desil 10? Dari segi penghasilan saya masih di bawah standar kategori itu. Terus rumah saya juga di Ngampilan, kawasan pinggir kali, masak masuk Desil 10," ujarnya, Kamis (20/8/2026).
Bayu juga khawatir apabila status desil tersebut pada masa mendatang digunakan sebagai dasar penerapan kebijakan tertentu yang berdampak terhadap dirinya.
"Pajaknya takut lebih mahal, karena saya usaha sendiri. Terus, infonya kan desil di atas 5 tidak bisa pakai Pertalite. Padahal mobilitas saya tinggi. Pajak dimahalkan, bensin dimahalkan, ya tombok," tandasnya.
Bayu mengatakan akan mengajukan sanggahan apabila status tersebut digunakan sebagai dasar kebijakan yang menurutnya memberatkan.
"Kalau kebijakan ini diseriusi untuk ke depannya, tetap akan saya urus (sanggah) karena memberatkan. Mereka yang bikin data, tapi ketika itu enggak sesuai, rakyat juga yang harus repot urus ke sana sini," urai Bayu.
Pernyataan Bayu menambah dimensi lain dalam persoalan tersebut. Ketika sebuah data sosial ekonomi digunakan untuk mendukung kebijakan, ketepatan klasifikasi menjadi semakin penting bagi masyarakat yang terdampak.
Kasus lain disampaikan Nurwanto, warga Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Karyawan swasta tersebut mengaku tercatat dalam desil 9 meski penghasilannya hanya sedikit di atas UMK.
"Kondisi ekonomi saya pas-pasan, gaji masih UMK lebih sedikit. Menurut saya kurang tepat kalau dimasukkan Desil 9 yang anggapannya berpenghasilan sekitar Rp10 juta," ungkapnya.
Nurwanto juga mempertanyakan klasifikasi tersebut jika dilihat dari aset yang dimilikinya.
Ia mengatakan hanya mempunyai beberapa sepeda motor dan sebuah rumah warisan. Ia tidak memiliki mobil.
"Aset saya juga terbilang standar, enggak ada yang istilahnya 'wah' begitu, cuma punya beberapa motor, tidak punya mobil, rumah juga warisan. Kalau saya ukur sendiri, layaknya di Desil 6 atau 7," katanya.
Cerita Anif, Bayu, dan Nurwanto memiliki latar belakang berbeda. Anif merupakan pedagang kecil dengan omzet yang menurun, Bayu bekerja secara mandiri sebagai penyunting video, sedangkan Nurwanto merupakan karyawan swasta dengan penghasilan sedikit di atas UMK.
Namun, ketiganya memiliki pertanyaan yang sama: mengapa klasifikasi dalam DTSEN dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang mereka alami?
Perlu dicatat, masuk desil 9 atau 10 tidak dengan sendirinya berarti seseorang memiliki pendapatan tertentu. Desil merupakan klasifikasi posisi kesejahteraan dalam suatu kelompok penduduk dan tidak tepat jika semata-mata diterjemahkan berdasarkan satu indikator seperti gaji atau omzet.
Karena itu, pengalaman warga tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa DTSEN salah secara keseluruhan. Keluhan mereka lebih tepat dibaca sebagai dorongan agar data sosial ekonomi dapat diverifikasi dan diperbarui ketika ditemukan kondisi yang tidak sesuai.
Persoalan yang muncul dari tiga warga tersebut menunjukkan bahwa kualitas data bukan hanya persoalan administratif. Data sosial ekonomi dapat memiliki konsekuensi ketika digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program atau kebijakan pemerintah.
Kondisi ekonomi masyarakat juga tidak bersifat statis. Pendapatan pedagang dapat turun, pekerjaan seseorang dapat berubah, aset dapat berpindah tangan, sementara sumber penghasilan informal sering kali tidak tetap.
Karena itu, mekanisme pemutakhiran dan sanggahan menjadi bagian penting dari pengelolaan DTSEN. Masyarakat perlu memiliki jalur yang jelas untuk menyampaikan koreksi ketika data tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pada akhirnya, permintaan Anif menjadi gambaran sederhana dari persoalan yang lebih besar. Ia tidak meminta dimasukkan ke kelompok penerima bantuan sosial.
"Saya tidak mengharap bantuan, tapi ya datanya yang betul, jangan diawur," tegasnya.
Bagi masyarakat, data yang akurat bukan sekadar angka dalam sistem. Data tersebut merupakan gambaran mengenai kondisi kehidupan mereka yang seharusnya diperbarui ketika keadaan berubah.
