TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan infrastruktur terdampak bencana dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kementerian PU didorong bergerak sejak fase awal bencana untuk membuka akses jalan, memulihkan layanan air bersih, serta memastikan fasilitas dasar masyarakat kembali berfungsi.
Langkah tersebut terlihat dalam penanganan gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, NTT, pada pertengahan Agustus 2026.
Saat meninjau Kabupaten Nagekeo, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta pemerintah daerah segera menyampaikan titik-titik kerusakan tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung.
Menurutnya, informasi awal diperlukan agar tim teknis dan alat berat dapat lebih cepat dikerahkan ke lokasi terdampak.
“Kami hadir pada setiap bencana, karena arahan Pak Presiden sudah jelas bahwa kita tidak boleh berduka berlama-lama, secepatnya kita harus bangkit. Jadi saya mohon diberikan data lengkapnya, titik-titiknya. Sehingga kami bisa menurunkan tim segera, bisa berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas, bisa langsung mengecek satu per satu dan langsung bekerja,” kata Dody.
Sembilan Ruas Jalan Nasional Kembali Fungsional
Dorongan untuk bergerak cepat diikuti penanganan langsung di lapangan. Hingga 16 Agustus 2026, sembilan ruas jalan nasional yang terdampak gempa telah kembali fungsional.
Delapan ruas berada di jalur Trans Flores dari Labuan Bajo menuju Ende dan Maumere, sedangkan satu ruas lainnya merupakan jalur Ruteng-Reo-Kedindi.
Sebanyak 40 titik longsoran dan empat titik patahan badan jalan ditangani. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT mengerahkan tujuh ekskavator dan empat loader ke berbagai lokasi terdampak.
Namun, sejumlah titik masih membutuhkan penanganan. Salah satunya ruas Krica-Lidi sepanjang 4,1 kilometer di Desa Pulue yang memiliki sedikitnya 10 titik longsor.
Dua ekskavator dan satu kendaraan pikap dikerahkan untuk membuka akses. Hingga 19 Agustus, tim gabungan berhasil menembus salah satu titik longsor dan proses pembersihan masih terus dilakukan.
Penanganan tidak berhenti pada pemulihan konektivitas jalan. Layanan dasar, terutama air bersih, juga menjadi prioritas.
Di Kabupaten Ende, jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Inpres 2024 IKK Nangaba mengalami kerusakan akibat gempa.
Perbaikan dimulai pada 16 Agustus dan rampung pada malam berikutnya.
Setelah perbaikan, aliran air kembali menjangkau sambungan rumah warga.
Sementara itu, sekitar 7.000 warga di delapan desa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, membutuhkan dukungan air bersih.
Baca juga: Update BNPB Soal Korban Gempa NTT: Korban Meninggal 83 Orang, Pengungsi 150.576 Jiwa
Empat tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter dikirim ke wilayah tersebut.
Selain memenuhi kebutuhan darurat, pemerintah menyiapkan survei geolistrik untuk mencari sumber air tanah baru.
Langkah ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan air dalam jangka panjang.
Dody juga mendorong pemeriksaan bangunan publik yang terdampak.
Jumlah personel yang diterjunkan ditambah dari tiga menjadi 14 orang. Pemeriksaan mencakup Rumah Sakit Komodo, kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas umum.
Kerusakan jaringan irigasi turut menjadi perhatian. Di Daerah Irigasi Mbay Kiri Lanjutan, saluran tersier rusak sepanjang 250 meter dan patah di tiga titik. Kerusakan tersebut berdampak terhadap sekitar 175 hektare lahan.
Pola penanganan serupa sebelumnya diterapkan saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025.
Berdasarkan data Kementerian PU per 20 Agustus 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi tersebut telah kembali fungsional.
Sebanyak 43 jembatan nasional yang terdampak juga seluruhnya telah kembali berfungsi.
Baca juga: Pembagian Bantuan Gempa Diduga Picu Adu Mulut Camat dan Petugas BNPB, Ini Penjelasan Pemkab
Pada jaringan jalan daerah, 2.291 dari 2.421 ruas terdampak telah kembali fungsional atau mencapai 94,63 persen.
Sementara dari 1.184 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 827 telah kembali berfungsi.
Pemulihan layanan air bersih juga menunjukkan perkembangan signifikan.
Sebanyak 178 SPAM yang masuk dalam data penanganan seluruhnya tercatat telah kembali fungsional, terdiri atas 71 SPAM di Aceh, 45 di Sumatera Utara, dan 62 di Sumatera Barat.
Untuk hunian, sebanyak 1.794 dari 1.914 unit di 18 lokasi telah selesai dibangun. Sebanyak 120 unit lainnya masih dalam penanganan di Sumatera Utara.
Selain itu, penanganan terhadap 702 fasilitas umum telah rampung.
Meski demikian, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Dari 31 daerah irigasi kewenangan pusat yang terdampak, 13 telah selesai ditangani.
Baca juga: Terdampak Gempa NTT, Operator SPBU Pertamina Tetap Bertugas Layani Kebutuhan Energi Warga
Untuk daerah irigasi kewenangan daerah, baru dua dari 65 lokasi yang tercatat selesai.
Pada bendung nasional, empat dari 14 lokasi terdampak telah selesai ditangani. Sementara untuk bendung daerah, tiga dari 52 lokasi telah rampung.
Dari Tanggap Darurat Menuju Mitigasi
Kondisi tersebut membuat pekerjaan Kementerian PU berlanjut setelah fase tanggap darurat. Jika pada hari-hari pertama fokus diarahkan untuk membuka akses dan memulihkan layanan dasar, tahap berikutnya memastikan rehabilitasi infrastruktur berjalan hingga tuntas.
Arah penanganan kemudian diperluas menuju mitigasi untuk mengurangi risiko kerusakan apabila bencana kembali terjadi.
Di kawasan Gunung Marapi, Sumatera Barat, pembangunan delapan sabo dam tahap pertama dimulai pada Maret 2026. Lima sabo dam berada di Kabupaten Tanah Datar dan tiga lainnya di Kabupaten Agam.
Delapan sabo dam tersebut dirancang memiliki kapasitas tampung sedimen sekitar 440.000 meter kubik. Pemerintah merencanakan pembangunan 56 sabo dam secara bertahap di 24 sungai sepanjang 2026-2029.
Infrastruktur itu disiapkan untuk menahan material dan mengurangi dampak apabila aktivitas Gunung Marapi kembali memicu aliran material ke wilayah di bawahnya.
Dari Sumatera hingga NTT, pola penanganan yang didorong Dody memiliki garis besar yang sama: bergerak cepat saat bencana terjadi, memulihkan konektivitas dan layanan dasar, kemudian memastikan proses rehabilitasi berlanjut setelah keadaan darurat berakhir.
Kecepatan pada hari-hari pertama dinilai penting karena akses yang terputus dapat menghambat distribusi bantuan dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, pekerjaan tidak berhenti setelah jalan kembali dapat dilalui.
Pemulihan air bersih, hunian, irigasi, bendung hingga pembangunan infrastruktur mitigasi menjadi bagian dari tahap berikutnya agar wilayah terdampak tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.
