BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Pemerintah Kabupaten Tapin terus mematangkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus bidang pangan.

Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Kajian Kebutuhan dan Kelayakan Bidang Usaha Pendirian BUMD Bidang Pangan Rice Milling Unit (RMU), yang digelar di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

FGD dibuka langsung Bupati Tapin H Yamani. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Tapin H Juanda, Sekretaris Daerah Tapin Unda Absori, sejumlah kepala OPD terkait, Tenaga Ahli Bupati serta Staf Khusus Bupati Tapin.

Dalam sambutannya, Bupati H Yamani menyampaikan harapannya agar rencana pembentukan BUMD khusus bidang pangan dapat direalisasikan pada akhir 2026.

Menurutnya, pembentukan BUMD pangan bukan sekadar membangun unit usaha milik pemerintah daerah. Lebih dari itu, keberadaannya diharapkan mampu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tapin.

"Kita berharap akhir tahun 2026 ini niat untuk membentuk BUMD khusus pangan dapat terwujud di Kabupaten Tapin," ujar Yamani.

Ia menjelaskan, salah satu fokus utama BUMD pangan tersebut nantinya berkaitan dengan pengelolaan hasil pertanian, khususnya komoditas padi melalui fasilitas Rice Milling Unit (RMU).

Dengan adanya pengelolaan dari hulu hingga hilir, hasil produksi petani diharapkan tidak berhenti pada penjualan gabah.

Baca juga: Lomba Gema Maulid Meriahkan Baayun Maulid di Banua Halat Kiri Tapin

Gabah hasil panen petani dapat diolah menjadi beras dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, beras tersebut dapat dipasarkan sebagai produk lokal Kabupaten Tapin.

"Petani tidak hanya menjual gabah. Nantinya petani juga dapat membeli beras premium dari hasil produksi BUMD," kata Yamani.

Menurut Bupati, pola tersebut diharapkan menciptakan ekosistem usaha pangan yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, terutama petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.

Selain meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, keberadaan BUMD pangan juga diharapkan dapat memperkuat produksi serta ketersediaan beras lokal.

Hal ini dinilai penting seiring dengan upaya Kabupaten Tapin memperkuat ketahanan pangan daerah.

Melalui BUMD yang dikelola secara profesional, pemerintah daerah ingin memastikan komoditas pangan strategis tidak hanya memiliki nilai produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah setelah melalui proses pengolahan dan pemasaran.

FGD tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembentukan BUMD direalisasikan.

Kajian kebutuhan dan kelayakan dilakukan untuk memastikan bidang usaha yang akan dijalankan memiliki prospek, kebutuhan pasar, serta dapat dikelola secara sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tapin juga akan melihat berbagai aspek, mulai dari potensi produksi padi, kebutuhan sarana pengolahan, ketersediaan bahan baku, peluang pasar hingga tata kelola badan usaha.

Dengan demikian, pendirian BUMD pangan nantinya diharapkan tidak hanya menjadi badan usaha milik pemerintah daerah, tetapi benar-benar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati H Yamani menegaskan, pemerintah daerah ingin agar potensi pertanian Tapin memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

Penguatan sektor pangan melalui BUMD juga diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk membangun rantai nilai pertanian yang lebih kuat, dari petani, pengolahan hingga konsumen.

Rencana tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Tapin dalam mendorong sektor pertanian sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

(Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)