TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Maraknya ancaman kebakaran hutan dan lahan, yang mulai membayangi wilayah Kalimantan di tengah puncak musim kemarau, turut memicu peningkatan mitigasi terpadu di Kabupaten Malinau.
Dalam Rapat Intimung baru-baru ini, fokus mitigasi dan langkah antisipasi pada pemetaan titik rawan, serta penyatuan data teknis, guna menekan risiko karhutla turut dibicarakan.
Termasuk langkah mengatasi potensi dampak penurunan debit air sungai.
Baca juga: Jarak Pandang Terbatas, Kabupaten Malinau Turut Terdampak Paparan Kabut Asap Lintas Wilayah
Bupati Malinau, Wempi W Mawa, menyampaikan bahwa cuaca ekstrem yang melanda wilayah Bumi Intimung berpotensi memicu dampak berantai, mulai dari krisis air bersih, kerusakan komoditas pertanian dan peternakan, hingga terganggunya jalur transportasi perairan.
Merespons ancaman tersebut, dinas teknis diminta untuk bergerak terintegrasi tanpa ego sektoral, melalui penyatuan data lintas instansi, agar intervensi di lapangan berjalan presisi.
"Kita coba menyiapkan dan menyatukan data di OPD-OPD terkait sehingga bisa mengantisipasi segala kemungkinan.
Setidaknya, jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat, kita sudah bisa melakukan simulasi langkah-langkah penanganan dengan cepat," ujar Wempi W Mawa di Malinau, Minggu 23 Agustus 2026.
Kondisi tanah dan vegetasi kering di daratan Kalimantan yang rawan terpicu titik panas (hotspot), kini menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya yang tidak hanya memicu kabut asap tetapi juga memperparah krisis air.
Di wilayah pedalaman dan hulu sungai, penyusutan debit air menjadi isu vital karena membatasi mobilitas warga, serta menghambat pengiriman bahan pokok, yang berisiko memicu kenaikan harga logistik di daerah.
Malinau sebagai kabupaten terluas di Kaltara memiliki risiko serupa, dengan wilayah lain yang akhir-akhir ini menjadi sorotan, karena meningkatnya angka kebakaran hutan dan lahan.
"Pemetaan risiko bencana secara matang dengan dukungan teknis serta kesiapan SDM juga penting sebagai antisipasi," kata Wempi W Mawa.
Selain integrasi data rawan bencana, kesiapan di tingkat tapak turut diperkuat melalui penyiagaan personel, fasilitas kesehatan, perlindungan ekonomi warga, serta pengerahan sarana penanggulangan bencana.
(*)
Penulis: Mohamad Supri
