TRIBUNPEKANBARU.COM - Berikut Kunci Jawaban dalam soal Pendidikan Pancasila Kelas 11 Halaman 92 93 Uji Pemahaman Bab 2 PKN PPKN, Kurikulum Merdeka, pahami dengan baik:
Uji Pemahaman
A. Pilihlah satu jawaban yang tepat.
1. Menjadi pedoman dan pengaruh tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan agar memenuhi tujuan bernegara adalah salah satu peran ....
A. UUD NRI Tahun 1945
B. pemerintah Indonesia
C. generasi penerus bangsa
D. para pendiri negara Indonesia
E. peraturan perundang-undangan
Jawaban: A
2. Keberadaan peraturan perundang-undangan memungkinkan adanya kejelasan arah dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara. Untuk itu, hal yang paling penting terkait hubungan peraturan perundang-undangan adalah ....
A. tidak boleh saling bertentangan
B. harus menjadi satu kesatuan peraturan
C. harus mengatur hal yang sama
D. tidak boleh ada peraturan yang lebih tinggi
E. semua peraturan harus memiliki kedudukan setara
Jawaban: A
3. Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan bahwa Negara Indonesia menganut prinsip demokrasi ekonomi adalah Pasal ....
A. 26 Ayat (3)
B. 27 Ayat (2)
C. 30 Ayat (3)
D. 33 Ayat (3)
E. 34 Ayat (2)
Jawaban: D
4. Sejak resmi menjadi negara merdeka, Indonesia baru memiliki peraturan mengenai pertambangan pada tahun ....
A. 1960
B. 1966
C. 1988
D. 1990
E. 1996
5. Salah satu upaya pemerintah terkait suatu peraturan perundang-undangan seperti UU ketika dinilai tidak lagi cocok atau relevan dengan perkembangan zaman adalah dengan ....
A. membiarkannya tetap berlaku, tetapi membuat aturan pengganti
B. mencabut dan menggantinya atau dengan melakukan perubahan tertentu
C. menganjurkan masyarakat agar tidak perlu meyakini seluruh ketentuan yang ada
D. memerintahkan masyarakat agar meyakini sebagian ketentuan yang masih relevan
E. memberi kebebasan masyarakat untuk taat atau tidak terhadap peraturan tersebut
Jawaban: B
6. Di Negara Indonesia, segala peraturan tidak boleh bertentangan dengan ....
A. nilai dan norma
B. kebudayaan daerah
C. norma di masyarakat
D. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
E. nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
Jawaban: D
7. Perubahan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap ....
A. bab
B. judul
C. bagian
D. paragraf
E. seluruh atau sebagian buku
Jawaban: E
8. Perubahan peraturan umumnya dilakukan dengan menerbitkan peraturan yang tingkatnya ....
A. sama
B. lebih tinggi
C. lebih rendah
D. di atas peraturan tersebut
E. di bawah peraturan tersebut
Jawaban: A
9. Apabila sebuah UU diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, akan dilakukan ....
A. penggantian UU
B. penghapusan UU
C. pengujian oleh MPR
D. pengujian oleh Mahkamah Agung
E. pengujian oleh Mahkamah Konstitusi
Jawaban: E
10. Keputusan berdasarkan hasil pengujian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dapat berupa ....
A. penggantian UU
B. penghapusan UU
C. peninjauan kembali UU
D. peninjauan kembali UU oleh MK
E. pembatalan UU yang telah ditetapkan
Jawaban: E
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat.
1. Apa yang dimaksud prinsip demokrasi ekonomi yang dianut Negara Indonesia? Jelaskan.
2. Bagaimana pendapat Anda mengenai hubungan antarproduk perundang-undangan yang ada di Indonesia? Jelaskan.
3. Bagaimana proses perubahan peraturan perundang-undangan? Hal apa saja yang dapat diubah dari sebuah peraturan perundang-undangan? Jelaskan.
Jawaban:
1. Prinsip demokrasi ekonomi adalah sistem perekonomian yang diselenggarakan dengan mengutamakan kebersamaan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
2. Menurut saya, antarproduk perundang-undangan di Indonesia memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tersusun dalam suatu hierarki. Peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, dalam praktiknya masih dapat terjadi tumpang tindih atau ketidakharmonisan antarperaturan, sehingga diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi agar peraturan dapat diterapkan dengan baik.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan adalah proses yang dilakukan dengan menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan, atau dengan menghapus/mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
(Tribunpekanbaru.com)
